SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9.000 meter persegi atau hampir satu hektare untuk rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi personel Polres Kepulauan Meranti. Lahan yang berada di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat ini diharapkan mampu menunjang fasilitas hunian aparat kepolisian yang bertugas di wilayah perbatasan Provinsi Riau tersebut.

Kesiapan alokasi lahan ini disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar dalam rapat koordinasi bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III dan jajaran kepolisian. Pertemuan yang digelar di Ruang Rupatama Lantai II Mapolres tersebut membahas pemenuhan persyaratan teknis agar pembangunan fisik dapat direalisasikan pada tahun 2027.

"Insya Allah, Pak Kapolres, segera kita berikan yang diminta oleh Polres. Diperkirakan sekitar 9.000 meter persegi, kurang sedikit dari satu hektare," ujar Asmar, Selasa (13/10/2026).

Ia menjelaskan, hamparan tanah yang lokasinya tidak jauh dari Mapolres tersebut awalnya direncanakan untuk kebutuhan instansi lain. Namun, pemerintah daerah memutuskan untuk mengalihkannya demi mendukung ketersediaan tempat tinggal layak bagi personel Polri, sekaligus memacu perkembangan kawasan perkotaan di sekitar kompleks kepolisian.

"Kalau memang rumah itu sudah ada, diberikan oleh pimpinan, itu sudah sangat membantu mereka semua," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, SIK mengungkapkan bahwa ketersediaan fasilitas perumahan bagi anggotanya masih tergolong mendesak. Berdasarkan data internal kepolisian setempat, saat ini terdapat sekitar 50 hingga 60 persen personel yang belum memiliki rumah pribadi.

Sebagian besar aparat kepolisian di daerah kepulauan ini masih harus menyewa rumah kontrakan. Sementara itu, sebagian anggota yang merupakan putra daerah setempat masih memilih tinggal bersama orang tua mereka.

"Harapannya, kami mendapatkan bantuan, baik nanti mungkin berupa rumah khusus ataupun rumah susun, mudah-mudahan secara bertahap," tuturnya.

Gede menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk mengoptimalkan berbagai program perumahan yang tersedia dari pemerintah pusat. Pihaknya bahkan siap mengerahkan jajaran Bhabinkamtibmas untuk membantu proses pendataan visual rumah warga miskin agar memudahkan verifikasi penerima bantuan perumahan di tingkat desa.

Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto yang hadir dalam agenda tersebut menerangkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki berbagai program yang dapat ditarik ke daerah. Program unggulan tersebut mencakup pembangunan rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI-Polri, hingga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain rencana rusun, pemerintah pusat juga tengah menjalankan program perbaikan rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Khusus untuk wilayah Kepulauan Meranti, program bedah rumah tersebut telah menyentuh alokasi 997 unit pada tahun ini dari total 7.046 unit se-Provinsi Riau.

Iswanto mendorong jajaran Pemkab Meranti untuk memaksimalkan pendataan calon penerima melalui sistem aplikasi Sibaru guna memastikan penyaluran tepat sasaran.

"Ini tidak ada pungutan biaya satu pun untuk masyarakat. Kalau ada tim kami yang memungut kepada masyarakat, silakan laporkan," tegasnya. ***