PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru tengah merampungkan persiapan pelantikan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menginstruksikan jajarannya untuk mematangkan agenda tersebut agar berjalan lancar.

Agung meminta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), beserta pihak terkait agar segera berkoordinasi dengan para camat. Ia menekankan dua poin utama dalam pelaksanaan agenda ini pada Minggu (19/7/2026).

Poin pertama berkaitan dengan distribusi seragam bagi seluruh ketua RT dan RW. Pemerintah daerah memutuskan untuk tidak membagikan pakaian dinas tersebut pada hari pelantikan, melainkan saat agenda pembekalan atau retreat yang dijadwalkan seusai peresmian jabatan.

"Kami akan membagikan seragam pada saat retreat. Pertimbangannya agar seluruh ketua RT dan RW yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menerima seragam secara bersamaan," jelas Agung.

Kebijakan ini diambil lantaran jadwal pelantikan di setiap kecamatan tidak dilaksanakan secara serentak. Oleh sebab itu, penyerahan seragam pada momen retreat dinilai lebih efektif dan pembagiannya bisa merata bagi seluruh aparatur kewilayahan.

Poin kedua adalah rencana pengaktifan kembali peran Dasawisma di lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah kota akan melibatkan para istri dari pengurus RT dan RW yang baru dilantik.

"Kami ingin menghidupkan kembali Dasawisma. Karena itu, tidak hanya ketua RT dan RW yang dilantik, tetapi juga melibatkan para istrinya," urainya.

Lebih lanjut, kepala daerah ini menargetkan setiap kecamatan mampu menyelenggarakan prosesi peresmian secara optimal. Ia bahkan berencana memberikan penilaian khusus bagi wilayah yang sukses mengemas acara dengan persiapan dan pelaksanaan terbaik.

"Saya ingin melihat kecamatan mana yang mampu menyelenggarakan pelantikan dengan persiapan dan pelaksanaan terbaik," tegasnya.

Sebagai informasi, Dasawisma merupakan kelompok masyarakat pada tingkat terkecil dalam struktur pemberdayaan keluarga. Kelompok ini umumnya mencakup 10 hingga 20 Kepala Keluarga (KK) yang saling berdekatan. Program ini menjadi bagian dari gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) guna mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dari pemerintah. ***