PEKANBARU – Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Hj. Dewi Juliani, S.H., M.H., menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Riau. Padahal, kuota bahan bakar minyak (BBM) disebut telah terpenuhi, sementara Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengajukan penambahan kuota.

Dewi menilai persoalan tersebut perlu dijawab melalui evaluasi distribusi dan pengawasan penyaluran BBM. Menurutnya, penambahan kuota harus disertai kepastian bahwa pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai kebutuhan.

“Kalau kuota sudah terpenuhi, tetapi antrean masih panjang, berarti perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan penyalurannya. Kita ingin solusi konkret agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan antrean BBM,” ujar Dewi Juliani, Selasa (20/10/2026).

Sebelumnya, persoalan distribusi dan kelangkaan BBM tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Dewi menyoroti pentingnya pengawasan distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, serta koordinasi antarpihak untuk memastikan BBM tersedia dan tersalurkan sesuai peruntukannya.

Ia menilai, sebelum penambahan kuota menjadi solusi utama, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah alokasi yang tersedia telah tersalurkan secara optimal dan apa yang menyebabkan antrean masih terjadi di sejumlah SPBU.

Pengawasan terhadap distribusi juga perlu diperkuat melalui koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Setiap indikasi penyimpangan harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, turut menyoroti dugaan penyimpangan distribusi BBM.

Edy menduga praktik mafia BBM menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri. Ia juga menyinggung disparitas harga antara BBM jenis Bio Solar dan produk nonsubsidi yang dinilai berpotensi mendorong praktik kecurangan.

Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Drs. H. Achmad, M.Si., Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, S.T., M.T., Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, serta sejumlah unsur organisasi masyarakat, termasuk GMKR Riau dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB).

Dewi berharap evaluasi distribusi dan pengawasan penyaluran BBM dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dengan demikian, pemenuhan kuota tidak hanya tercatat dalam alokasi, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui ketersediaan BBM dan berkurangnya antrean di SPBU. ***