PEKANBARU - Era menunggu kasus meledak di jagat maya untuk mendapatkan keadilan perlahan mulai dikikis dari tubuh kepolisian daerah. Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, SIK, MSi secara tegas mewanti-wanti seluruh jajarannya agar merespons setiap keluhan warga dengan cepat, humanis, dan menjunjung tinggi integritas profesi.

Penekanan tersebut dilontarkan sang jenderal bintang dua saat membedah program prioritas kepolisian di Aula Tri Brata Mapolda Riau, Rabu (14/10/2026) pagi. Di hadapan Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu, SIK, MSi beserta jajaran perwira menengah hingga level Kapolres, Arman meminta agar kebijakan institusi tidak dibaca sekadar rutinitas di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam perubahan kultur kerja personel di jalanan.

"Polri harus hadir di tengah masyarakat, bukan menciptakan jarak. Setiap laporan dan persoalan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat merasa keadilan hanya bisa diperoleh setelah suatu peristiwa menjadi viral," tegasnya.

Ia menuntut para komandan satuan agar tidak sekadar duduk di balik meja. Pemimpin di tingkat resor maupun sektor diwajibkan turun gelanggang memberikan teladan, berani mengambil keputusan taktis, serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakan anak buahnya. Penyalahgunaan seragam maupun kewenangan untuk keuntungan pribadi menjadi garis pembatas yang pantang untuk dilanggar.

Di samping merombak mentalitas pelayanan, Arman turut mengarahkan pendekatan operasional yang lebih peka terhadap lingkungan. Anggota kepolisian didorong untuk terlibat aktif dalam pelestarian alam, perlindungan satwa, pembangunan fasilitas umum, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Baginya, indikator keberhasilan bukan diukur dari banyaknya jumlah kegiatan seremonial, melainkan dari menyusutnya angka kriminalitas dan membaiknya roda kehidupan warga sekitar.

Menghadapi dinamika sosial yang terus bergerak cepat, ketajaman insting intelijen juga menjadi ujung tombak pengamanan. Deteksi dini kini difokuskan pada sederet persoalan menahun di Riau, mulai dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sengketa tanah, pusaran peredaran narkotika, aktivitas pertambangan tanpa izin, hingga kejahatan lintas batas negara.

Seluruh pemetaan wilayah rawan dan data historis kejadian ini nantinya akan menjadi kompas utama bagi penempatan personel di lapangan. Dengan skema patroli yang terukur dan tepat sasaran, kehadiran polisi diharapkan mampu menutup ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus menyuntikkan rasa aman bagi masyarakat di penjuru Bumi Lancang Kuning. (wpa)