PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, SH MSi merespons polemik proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kabupaten Siak untuk tahun 2027. Pemangkasan transfer dari pemerintah pusat dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah guna memperkuat kemandirian fiskal lewat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai provinsi yang bertumpu pada sumber daya alam, daerah tingkat kabupaten dan kota di Riau kerap bergantung pada kucuran dana bagi hasil nasional. Namun, struktur pemerintahan menuntut adanya efisiensi agar porsi pembangunan tidak selamanya membebani keuangan pusat.

"Pemerintah kita ini kan ada strukturnya, ada daerah, ada pusat. Pemerintah kabupaten, provinsi itu harus bersinergi dan sinkron dengan kebijakan nasional," ujar Edi Basri, Senin (5/10/2026).

Alokasi APBN Langsung ke Daerah

Politisi Gerindra ini menampik anggapan bahwa berkurangnya dana transfer secara otomatis melumpuhkan pembangunan lokal. Pasalnya, pemerintah pusat terus menjalankan berbagai program yang anggarannya dialokasikan langsung melalui kementerian terkait.

Ia mencontohkan intervensi APBN pada sektor pendidikan di Riau, dimana sebanyak 439 sekolah dari berbagai jenjang mendapatkan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah usulan tersebut bahkan meningkat menjadi 900 sekolah untuk tahun 2026 mendatang.

"Di Riau dibangun sekolah baru oleh pusat. Ada revitalisasi SMA, SMK, SLB dan lainnya. Coba bayangkan, provinsi bisa tidak membangun sebanyak itu kalau semuanya dibebankan kepada APBD?" paparnya.

Ruang Dialog Terbuka untuk DBH Siak

Terkait kekhawatiran Bupati Siak, Afni Zulkifli mengenai proyeksi penurunan DBH Migas yang diperkirakan merosot dari angka Rp400 miliar menjadi Rp40 miliar, Edi menyarankan langkah diplomasi. Persoalan tersebut seharusnya menjadi ruang dialog antara Pemkab Siak dan Kementerian Keuangan dengan membawa data kebutuhan riil.

"Kalau Ibu Afni punya hitung-hitungan yang jelas dan memang pemerintah daerah tidak bisa berjalan, tentu pemerintah pusat bisa memberikan dispensasi khusus. Tetapi menurut saya, jangan langsung menyalahkan pusat," tegasnya.

Ia kembali mengingatkan bahwa Riau memiliki basis ekonomi yang besar untuk dikelola secara mandiri, mulai dari kendaraan bermotor hingga laju industri. Optimalisasi tersebut sudah mulai terlihat dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pemprov Riau yang menyentuh angka Rp477 miliar pada triwulan pertama tahun ini. ***