JAKARTA - Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Fathimah Azzahra mengungkapkan alasan pemilihan kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, sebagai pusat unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil pada Selasa (20/10/2026). Lokasi ini dinilai memiliki kedekatan simbolis dengan persoalan masyarakat akar rumput, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Simbol Perjuangan Isu Akar Rumput

Fathimah menyebutkan, tuntutan aliansi kali ini menyasar langsung pada penderitaan harian masyarakat. Karhutla dan ketimpangan sosial menjadi dua isu prioritas yang dikawal oleh elemen mahasiswa di jalanan.

"Kalau yang sekarang kita sangat prihatin dengan kondisi karhutla dan sebagainya. Kemudian juga tuntutan-tuntutan kita tuh yang sekarang sangat fokus pada concern yang sangat-sangat grassroot," urainya.

Ia turut membandingkan aksi ini dengan pergerakan sebelumnya di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI). Menurutnya, isu yang disuarakan di Bundaran HI lebih bersifat makro, sedangkan Tugu Tani mewakili suara spesifik rakyat kecil.

"Dimana kita merasa bahwa Tugu Tani ini punya simbol yang paling sempurna untuk ini, karena yang kita tuntut hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh rakyat sebenarnya secara langsung," tegas Fathimah.

Desak Status Bencana Nasional Karhutla

Unjuk rasa BEM UI bersama aliansi masyarakat sipil ini membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Poin pertama secara gamblang menyoroti krisis lingkungan yang sering mengorbankan kualitas udara serta kesehatan warga di berbagai provinsi.

Massa aksi mendesak pemerintah untuk segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus memulihkan ekosistem yang terdampak. Tuntutan kedua adalah pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi untuk mengikis ketimpangan sosial di tengah masyarakat. 

Pada poin ketiga, mahasiswa meminta negara menghentikan penyempitan ruang sipil serta praktik militerisasi. Tuntutan keempat berfokus pada agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara menyeluruh.

Sementara itu, tuntutan kelima mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan guna mewujudkan sistem pembelajaran yang benar-benar mengabdi kepada rakyat. ***