JAKARTA – Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan menohok terkait wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (21/1/2026), pucuk pimpinan Korps Bhayangkara tersebut secara tegas menolak usulan tersebut dan lebih memilih menanggalkan jabatannya.

Menurut Listyo, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden saat ini adalah format paling ideal bagi alat negara dalam melayani masyarakat. Ia menilai, memindahkan Polri ke bawah komando kementerian justru berpotensi melemahkan institusi, negara, hingga wibawa Presiden.

"Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," ujar Listyo yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta rapat.

Sikap keras ini ditunjukkan Listyo demi menjaga independensi dan kecepatan gerak Polri. Ia khawatir jika ada perantara berupa menteri, maka akan muncul fenomena "matahari kembar" yang menghambat koordinasi saat Presiden membutuhkan tindakan cepat dari kepolisian.

Bahkan, Listyo mengaku sempat mendapat pesan singkat yang menawarkannya posisi Menteri Kepolisian jika wacana tersebut terealisasi. Namun, tawaran itu ditolaknya mentah-mentah dengan alasan prinsipil.

"Dalam hal ini saya tegaskan, saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," tegasnya.

Listyo juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tetap solid dan memperjuangkan marwah institusi agar tetap menjadi alat negara yang profesional di bawah kepala negara. Ia menegaskan, lebih baik dirinya dicopot dari jabatan Kapolri daripada harus melihat institusi kepolisian ditarik ke ranah kementerian.

"Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," pungkasnya.***