SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak merombak susunan birokrasinya dengan mengukuhkan 90 pejabat baru. Langkah penyegaran ini dibarengi dengan peringatan keras mengenai hakikat pelayanan publik, di mana seluruh aparatur negara dituntut untuk tidak menjadikan posisinya sebagai fasilitas mencari kenyamanan pribadi, melainkan sebagai ruang pengabdian untuk menyelesaikan berbagai persoalan warga.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Abdi Praja Rumah Rakyat, Selasa (20/10/2026). Puluhan aparatur yang dilantik ini mengisi berbagai formasi strategis, mulai dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, hingga Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Siak.

"Saya tegaskan bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Ini bukan tempat bersantai atau mencari kenyamanan, melainkan ruang untuk bekerja ekstra menuntaskan berbagai masalah di tengah masyarakat," tegas Syamsurizal di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Ia menginstruksikan seluruh aparatur untuk memegang teguh lima pilar utama birokrasi, yakni integritas, disiplin, profesionalisme, loyalitas terhadap aturan, serta komitmen penuh dalam bekerja. Syamsurizal secara khusus melarang keras adanya praktik penyalahgunaan wewenang, tindakan birokratis yang mempersulit urusan publik, maupun pemanfaatan jabatan demi keuntungan kelompok tertentu.

Turut hadir menyaksikan pelantikan tersebut sejumlah pejabat teras Siak, di antaranya Sekretaris Daerah Mahadar, Asisten I Fauzi Asni, Asisten III Tri Handro Pramono, Kepala BKPSDMD Salmiah Safitri, Kepala Dinas Dukcapil Indra Maryanto, serta Kepala Dinas Sosial Wan Idris beserta jajaran camat.

Di hadapan para pimpinan organisasi perangkat daerah tersebut, Syamsurizal menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi. Ia meminta agar ego sektoral yang kerap menghambat laju program pembangunan daerah segera dikubur dalam-dalam.

"Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri atau mengedepankan ego sektoral. Birokrasi yang sehat hanya terwujud jika seluruh jajaran punya visi seragam, bekerja jujur, dan bergerak cepat demi memberikan hasil nyata yang langsung dirasakan publik," urainya.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pelanggaran, ia juga mengingatkan agar pemanfaatan anggaran daerah dikelola secara cermat, berorientasi pada hasil, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menutup segala celah penyimpangan dari tingkat bawah hingga atas. ***