PEKANBARU - Fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar acap kali menjadi beban pikiran yang langsung menggerus daya beli rumah tangga. Menyikapi realitas ekonomi masyarakat tersebut, Pemerintah Provinsi Riau kini memfokuskan perhatian pada angka inflasi yang menyentuh level 3,27 persen secara tahunan pada Agustus 2026, guna meracik strategi pengendalian harga yang lebih akurat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Riau, Drs Supriyadi, MSi mengutarakan bahwa deretan angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) bukanlah sekadar laporan administratif di atas meja. Menurutnya, catatan statistik tersebut adalah cerminan dari denyut nadi perekonomian warga yang sesungguhnya.

"Di baliknya terdapat kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Di balik inflasi ada daya beli masyarakat yang harus terus kita jaga," terang Supriyadi saat mengulas Berita Resmi Statistik BPS Riau, Kamis (1/10/2026).

Meredam lonjakan harga, menurutnya, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja karena dinamika di lapangan sangat kompleks. Ketersediaan pasokan dari hulu, kelancaran armada distribusi di jalan lintas, hingga faktor pergantian musim menjadi penyumbang utama naik turunnya grafik inflasi di daerah.

Oleh karena itu, intervensi pasar membutuhkan kolaborasi yang solid dari berbagai elemen pemangku kepentingan.

"Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, Pemprov Riau, pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, TPID, hingga dunia usaha untuk memastikan pasokan tersedia," urainya.

Langkah preventif yang terukur berbasis data statistik ini diharapkan mampu mencegah kepanikan pasar. Kualitas data yang disuguhkan BPS dinilai sangat menentukan seberapa tajam kebijakan yang akan dieksekusi pemerintah, sehingga setiap operasi pasar atau bantuan yang digulirkan benar-benar meresap ke lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. ***