PEKANBARU – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Plus DPRD Riau menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau guna mengawal regulasi dan penganggaran berbasis lingkungan hidup.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PAN Plus DPRD Riau, Diski, saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau di Gedung DPRD Provinsi Riau, Selasa (6/10/2026). Pertemuan ini merupakan rangkaian safari politik ke-6 yang dilakukan KMS Riau ke fraksi-fraksi legislator daerah.

"Kami sepakat dan mendukung penuh pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau," ujar Diski.

Sebagai bentuk komitmen konkret, Fraksi PAN Plus mengutus tiga anggotanya untuk duduk dalam kepengurusan kaukus, yakni Diski, Mohammad Fadel Variza, dan H. Ikbal Sayuti.

Diski menceritakan bahwa kepeduliannya terhadap isu lingkungan dilatarbelakangi pengalaman personal masa remajanya, saat menyaksikan kerusakan hutan dan hilangnya tanah kelahiran warga XIII Koto Kampar akibat proyek pembangunan waduk PLTA Koto Panjang.

Fokus utama Kaukus Parlemen Hijau Riau adalah mengawal sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis untuk mencegah bencana ekologis. Beberapa regulasi yang dibidik meliputi Raperda Tata Ruang, Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Mangrove, serta Ranperda Pengelolaan Lingkungan Hidup yang adil dan lestari.

Dalam kesempatan sama, Anggota Fraksi PAN Plus DPRD Riau, Mohammad Fadel Variza, menegaskan pentingnya penerapan penganggaran berbasis ekologi (ecological budgeting) di Provinsi Riau. Ia menyatakan kesiapan legislator untuk bersinergi dan belajar bersama dengan lembaga swadaya masyarakat.

"Kita harus merumuskan ekonomi warga berbasis ekologi. Untuk mengambil kebijakan strategis di Provinsi Riau, kami perlu bersinergi dan belajar bersama teman-teman NGO di koalisi ini," tutur Fadel.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau, Fendri Jaswir, memaparkan bahwa parlemen saat ini sedang menggesa regulasi pendukung perlindungan ekosistem dan hak masyarakat adat, seperti Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Mangrove, Ranperda Tanah Ulayat, hingga Ranperda Perlindungan Petani.

Audiensi KMS Riau tersebut dipimpin oleh Johny Setiawan Mundung dari Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa bersama Sukarno dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Riau (LPESM). Turut hadir mendampingi fraksi, Tenaga Ahli Fraksi PAN Plus, Doni.***