PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menargetkan seluruh kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Anak Cabang (DAC) di kabupaten/kota se-Riau dapat dilantik secara bersama paling lambat Desember 2026.

Saat ini, proses pembentukan dan penataan kepengurusan di sejumlah daerah terus berjalan. Setelah pelaksanaan di Kota Dumai, agenda berikutnya dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Kampar pada Sabtu (24/10/2026), kemudian dilanjutkan ke kabupaten/kota lainnya.

Ketua DPW PPP Riau Iqbal Sayuti mengatakan, pembentukan kepengurusan di daerah menjadi tahapan penting untuk memperkuat konsolidasi partai sekaligus mempersiapkan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.

“Ini sudah dimulai kemarin di Dumai dan besok tanggal 24 di Kampar. Insya Allah, dilanjutkan di seluruh kabupaten/kota di Riau,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan, setelah seluruh tahapan pembentukan dan penataan kepengurusan selesai, DPW PPP Riau akan menggelar pelantikan secara bersama. Pelantikan tersebut mencakup pengurus DPW, DPC, hingga DAC.

Menurutnya, sebagian besar daerah telah memiliki kepengurusan, tetapi belum seluruhnya menjalani pelantikan resmi. Karena itu, DPW memilih menggabungkan agenda pelantikan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

“Tanpa dilantik pun sebenarnya pengurus sudah sah. Hanya saja, saya sebagai Ketua DPW menginginkan agar mereka dilantik supaya merasa siap untuk bekerja,” kata anggota DPRD Riau ini.

Pelantikan Ditargetkan Rampung Desember

DPW PPP Riau memberikan tenggat kepada para pelaksana tugas (Plt) pengurus di daerah untuk menuntaskan proses pembentukan kepengurusan paling lambat November 2026.

Jika masih terdapat daerah yang belum menyelesaikan tahapan tersebut, DPW akan mengambil langkah untuk mempercepat proses konsolidasi. Dengan demikian, pelantikan bersama diharapkan dapat terlaksana paling lambat Desember tahun ini.

Ia menyebutkan, masih terdapat kendala dalam pembentukan kepengurusan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Pelalawan. Karena itu, pihaknya telah memberikan instruksi agar persoalan tersebut segera diselesaikan.

Apabila hingga November prosesnya belum tuntas, DPW akan mengambil alih langkah pembentukan kepengurusan agar agenda konsolidasi partai tidak kembali tertunda.

Seleksi Pengurus Tidak Asal Tunjuk

Dalam proses penyusunan kepengurusan, DPW PPP Riau mengaku tidak ingin sekadar menunjuk orang untuk mengisi jabatan. Pengurus yang dipilih harus memiliki kapasitas, komitmen, dan potensi untuk membesarkan partai di daerah masing-masing.

Menurutnya, minat masyarakat untuk bergabung dan terlibat dalam kepengurusan partai cukup besar. Namun, PPP perlu lebih selektif agar tidak mengulangi kesalahan dalam penyusunan kepengurusan pada pemilu sebelumnya.

“Kita ingin orang-orang yang bisa mengangkat PPP seperti dulu lagi. Saya sudah berkomitmen agar PPP tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pemilu sebelumnya, ketika mengambil orang asal comot saja,” tegasnya.

Ia optimistis, dari 11 kabupaten/kota yang telah dibentuk kepengurusannya, terdapat sejumlah figur potensial yang mampu memperkuat dan membesarkan PPP di wilayah masing-masing.

Karena itu, proses penjaringan dan penataan pengurus menjadi perhatian serius DPW sebelum seluruh kepengurusan dikukuhkan melalui pelantikan bersama.

Efisiensi Konsolidasi Organisasi

Pelantikan serentak juga dipilih untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jika setiap daerah menggelar pelantikan secara terpisah, jajaran DPW harus kembali melakukan perjalanan ke berbagai kabupaten/kota setelah menghadiri agenda musyawarah dan pembentukan kepengurusan.

Dengan pelantikan bersama, seluruh jajaran partai diharapkan dapat berkumpul dalam satu momentum konsolidasi yang lebih besar.

DPW PPP Riau berharap langkah tersebut tidak hanya menuntaskan persoalan administratif kepengurusan, tetapi juga menjadi titik awal penguatan kerja organisasi hingga ke tingkat kecamatan.

Setelah seluruh kepengurusan terbentuk dan dilantik, para pengurus diharapkan segera bekerja menyusun program, memperluas basis dukungan, serta membangun kembali kekuatan PPP di Provinsi Riau.

Konsolidasi hingga tingkat bawah dinilai menjadi salah satu kunci agar PPP memiliki struktur organisasi yang solid dan mampu bersaing dalam kontestasi politik mendatang. ***