SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Asmar meminta kebijakan pengawasan terhadap produk pangan asal luar negeri dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan letak geografis daerah. Tanggapan ini disampaikan saat menerima kunjungan Kepala BBPOM di Pekanbaru, Sofiyani Chandrawati Anwar di Kantor Bupati, Kamis (8/10/2026).

Pemerintah daerah menyambut baik upaya penertiban dan pembinaan UMKM yang dijalankan oleh BBPOM. Kendati demikian, masuknya barang dari negara tetangga dinilai sebagai realitas perdagangan lintas batas yang sudah berlangsung lama sebelum masa pemerintahan saat ini.

"Bukan kita menjelekkan produk dalam negeri. Tetapi masyarakat menilai ada barang dari luar yang harganya lebih murah. Ini yang perlu kita sikapi bersama dengan bijaksana," paparnya.

Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat

Menurut bupati, kedekatan jarak antara wilayah perairan Riau dan negara tetangga memicu tingginya mobilitas barang. Tingkat daya beli warga pesisir yang mencari alternatif harga pangan lebih terjangkau membuat peredaran barang impor di minimarket maupun pasar tradisional sulit dibendung sepenuhnya.

"Jarak kita dengan negara tetangga memang cukup dekat. Karena itu, ada aktivitas ini susah ditinggalkan," tambahnya.

Untuk menghindari gejolak ekonomi baru bagi masyarakat menengah ke bawah, penegakan aturan diharapkan tidak hanya berfokus pada penyitaan. Pemerintah daerah mendorong adanya solusi bersama dari tingkat pusat agar kebutuhan pangan harian warga tidak terganggu akibat operasi penertiban pasar.

Kolaborasi Tanpa Mengganggu Stabilitas Daerah

Pemerintah daerah memastikan akan terus mendukung program keamanan pangan yang dijalankan BBPOM, termasuk pendampingan produsen sagu lokal. Keterlibatan instansi daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan dimaksimalkan untuk meninjau mutu barang yang beredar.

"Yang paling penting masyarakat kita aman dan tertib. Bagaimana Meranti bisa terus maju, masyarakat sejahtera dan pembangunan berjalan dengan baik," pungkasnya. ***