JAKARTA, GORIAU.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman, senator asal Sumatera Barat, menjelaskan di hadapan Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1), bahwa pertemuan konsultasi antara pihaknya dan Presiden Joko Widodo dijadwalkan dalam waktu dekat ini. Acara tersebut akan membahas isu-isu penting dan hubungan kedua lembaga negara.

Rencana pertemuan konsultasi adalah hasil pembicaraan Ketua DPD dan Presiden tanggal 26 Januari 2015 yang lalu. ''Kami telah bertemu Presiden untuk membicarakan rencana pertemuan konsultasi antara DPD dan Presiden. Dijadwalkan dalam waktu dekat ini,'' katanya di didampingi dua wakil ketua DPD, yakni Farouk Muhammad (senator asal Nusa Tenggara Barat) dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta) di hadapan sidang paripurna

Karena acara itu akan membahas isu-isu penting dan hubungan kedua lembaga negara, Irman mengingatkan agar setiap alat kelengkapan dewan (komite/panitia/badan) menginventarisasi materi pokok yang akan diagendakan dalam pertemuan konsultasi.

Merujuk pertemuan konsultasi sebelumnya, Presiden beserta Wakil Presiden beserta menteri-menteri kabinet seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), dan Kepala Staf Kepresidenan akan menghadiri acara.

Sementara pihak DPD, Ketua DPD dan dua Wakil Ketua DPD beserta pimpinan alat kelengkapan dewan, seperti Komite I DPD, Komite II DPD, Komite III DPD, Komite IV DPD, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD, Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), dan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD. Mereka akan didampingi Sekretaris Jenderal DPD dan Wakil Sekretaris Jenderal DPD.

Diplomatic Gathering

Pada kesempatan itu, Irman juga menjelaskan kegiatan tanggal 26 Maret 2015 bahwa DPD akan melaksanakan diplomatic gathering yang bertema ''Peran DPD RI dalam Peningkatan Investasi di Daerah Melalui Pembangunan Regional''. Melalui acara ini, diharapkan terjadi komunikasi yang efektif dan efisien antara para senator bersama gubernur, bupati/walikota, seluruh daerah dan para duta besar (dubes) negara sahabat.

''Acara tersebut sebagai entry point perdagangan/investasi untuk daerah-daerah di Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah.'' (rls)