JAKARTA, GORIAU.COM - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagaakerjaan Elvyn G. Masassya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Kamis (8/1). Dalam pertemuan tersebut, Elvyn mengatakan, presiden meminta BPJS Ketenagakerjaan menyediakan rumah bagi pekerja berpenghasilan rendah.

"Kami mendapat arahan dari presiden bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa turut serta menyediakan perumahan bagi pekerja, khususnya yang tidak mampu. Baik dalam bentuk landed house maupun rumah vertikal (rumah susun) untuk dimiliki," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden.

Menurut Elvyn, hunian tersebut diprioritaskan untuk pekerja dengan penghasilan rendah, yakni kurang dari Rp5 juta per bulan. Dalam mewujudkan perumahan bagi pekerja tersebut, presiden meminta BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Tak hanya itu, presiden juga meminta BPJS Ketenagakerjaan memperluas cakupan para pekerja di sektor informal, yakni pekerja yang tidak memiliki upah seperti pedagang kaki lima, notaris, dan dokter.

"Kami siapkan agar pekerja informal bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ucap dia.

Menurut Elvyn, saat ini ada 72 juta pekerja informal di Indonesia. Namun, baru tiga juta pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Targetnya tahun ini ditingkatkan menjadi lima juta pekerja.***