PEKANBARU - Puluhan ribu pencari kerja di Provinsi Riau kini menemukan titik terang kepastian pendapatan seiring derasnya aliran dana segar yang masuk ke wilayah ini. Hingga penghujung bulan September 2026, total modal yang berputar sukses menyentuh angka Rp47,91 triliun dan membuka pintu rezeki bagi 41.632 tenaga kerja di berbagai lini usaha.

Perputaran uang dalam skala raksasa di bumi lancang kuning ini didominasi oleh aliran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merajai dengan sumbangsih Rp37,70 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) turut mempertebal kas daerah dengan porsi Rp10,21 triliun. Capaian ini sekaligus telah memenuhi 66,09 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mematok angka Rp72,5 triliun untuk tahun ini.

Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Vera Angelika O.K menguraikan bahwa posisi daerah dalam peta iklim bisnis nasional saat ini sangat diperhitungkan. Secara keseluruhan, provinsi ini menempati urutan ke-11 se-Indonesia dan bertengger kokoh di posisi kedua untuk kawasan Pulau Sumatera.

"Di tingkat Sumatera, Riau berada pada peringkat kedua capaian investasi gabungan PMDN dan PMA. Khusus untuk modal dalam negeri, kita menduduki peringkat pertama," jelasnya, Rabu (28/10/2026).

Jika menilik lebih jauh ke lapangan, derasnya kucuran dana pemodal paling banyak bermuara pada sektor kehutanan yang mencatatkan perputaran uang hingga Rp5,86 triliun. Posisi selanjutnya diisi oleh industri makanan dengan perolehan Rp2,24 triliun, disusul gabungan lini tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang menyerap dana sebesar Rp1,48 triliun.

Geliat perekonomian warga juga ditopang oleh pembangunan fisik perumahan, kawasan industri, serta perkantoran yang membukukan angka Rp1,33 triliun. Sementara itu, infrastruktur transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi ikut mengambil kue investasi senilai Rp1,32 triliun.

Guna menjaga iklim bisnis tetap terukur, instansi terkait saat ini tengah mematangkan sinkronisasi data bersama Kementerian Investasi atau BKPM. Pendampingan penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal perusahaan di tingkat kabupaten dan kota terus digesa agar seluruh catatan administrasi benar-benar presisi dengan fakta pengerjaan proyek.

"Upaya ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi secara berimbang agar publik memahami langkah nyata yang sedang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola potensi investasi," pungkasnya. ***