SELATPANJANG – Berhadapan dengan wartawan hingga memilah informasi yang berseliweran di media sosial masih menjadi persoalan tersendiri bagi sebagian pengelola sekolah. Kondisi itu mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti membuka ruang literasi khusus bagi kepala sekolah.

Sebanyak 50 kepala sekolah jenjang TK, SD hingga SMP di Kecamatan Tebing Tinggi mengikuti pelatihan dan seminar jurnalistik bertema "Mengenal Peran dan Fungsi Wartawan serta Media Massa" di Ballroom Afifa Sport Center, Selatpanjang, Senin (28/9/2026).

Ketua PWI Kepulauan Meranti Wira Saputra mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar mengenalkan organisasi PWI. Para kepala sekolah juga dibekali pemahaman mengenai kerja jurnalistik, produk pers, hingga cara membedakan berita dengan informasi yang beredar di media sosial.

Menurut Wira, kemampuan itu semakin penting ketika informasi kini dapat dibuat dan menyebar hanya dalam hitungan detik. Sebab, sesuatu yang viral belum tentu merupakan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Perlu kami tegaskan bahwa PWI bukan hanya berbicara tentang wartawan dan pemberitaan, namun juga memiliki tanggung jawab untuk ikut membangun ekosistem pers yang sehat, meningkatkan kompetensi wartawan, menjaga profesionalisme, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana informasi itu diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi secara benar," ujarnya.

PWI, lanjut dia, ingin sekolah memahami bagaimana jurnalistik profesional bekerja sekaligus mampu membangun komunikasi publik yang sehat.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, bapak ibu tidak hanya mengenal apa itu PWI, tetapi juga memahami bagaimana kerja jurnalistik yang profesional, membedakan produk pers dengan informasi medsos, mengenali berita yang dapat dipercaya, serta bagaimana membangun komunikasi publik yang baik," jelas Wira Saputra.

Upaya mendekatkan literasi jurnalistik ke lingkungan pendidikan sebenarnya bukan hal baru bagi PWI Kepulauan Meranti. Sejak 2014, organisasi tersebut menjalankan program PWI Go To School dengan menyambangi sekolah dan melibatkan peserta didik.

Kali ini pola itu dibalik. Kepala sekolah yang diajak masuk lebih jauh memahami dunia pers. PWI juga membuka peluang kerja sama dengan satuan pendidikan di berbagai wilayah Kepulauan Meranti.

"Bedanya dengan kegiatan hari ini, sebelumnya kami yang datang ke sekolah melibatkan peserta didik. Untuk itu, kami berharap langkah kecil ini dapat turut membangun literasi, mendorong keterbukaan informasi, serta menciptakan komunikasi publik yang sehat di Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, S.M., M.M., menilai pemahaman mengenai wartawan, media dan hukum memang diperlukan para kepala sekolah. Dia menyinggung masih adanya kepala sekolah yang merasa takut ketika berhadapan dengan wartawan akibat minimnya pengetahuan.

"Ini disebabkan oleh keawaman kita. Bapak dan ibu semua awam dengan namanya wartawan, media, dan dengan yang namanya hukum. Hal itu perlu kita perbaiki," pesannya.

Muzamil bahkan mendorong pelatihan serupa tidak berhenti di lingkungan pendidikan. Kepala desa dinilainya juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai pers agar persoalan yang muncul tidak disikapi secara keliru.

"Lebih baik lagi, nantinya juga bisa melibatkan kepala-kepala desa. Di sini juga banyak persoalannya. Jangan nanti karena ketidakpahaman kawan-kawan kepala sekolah dan kepala desa, akhirnya melihat berita bukan diselesaikan dengan baik, malah ketakutan dan arus mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak dan sebagainya," saran Wabup.

Menurut Muzamil, hubungan pemerintah dan pers semestinya dibangun secara dinamis tanpa menjadikan media sekadar alat publikasi. Pers juga memiliki fungsi kontrol untuk menunjukkan hal-hal yang perlu dibenahi pemerintah.

"Media dan wartawan menjadi penyeimbang di dalam kita membangun, menjadi pembawa berita. Kita bukan hanya minta pembenaran melalui publikasi saja, tapi kalau di dalamnya ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, mari kita laksanakan. Sehingga pemerintah itu punya rambu-rambu," tegasnya.

Dia mengakui pemerintah tidak selalu sempurna. Kritik dari media tetap dibutuhkan sepanjang menjadi bagian dari kontrol dan perbaikan pembangunan daerah.

"Berikan kritikan dengan solusi, bukan hanya mencari-cari kesalahan dan kesilapan. Kita ingin Meranti ini betul-betul menjadi negeri yang unggul, agamis dan sejahtera," tutup Muzamil.

Pelatihan dan seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda untuk membedah dunia pers, pendidikan hingga aspek hukum yang berkaitan dengan penyebaran informasi.

Dari unsur PWI, materi disampaikan wartawan senior Ahmad Yuliar, S.Kom. Sementara dari sektor pendidikan, PWI menghadirkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kepulauan Meranti Raja Yusran, S.Pd.

Adapun dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, materi disampaikan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) II Intelijen Hermawan Agung Widianto, S.H. Kehadiran tiga narasumber tersebut memberikan perspektif berbeda kepada para kepala sekolah, mulai dari memahami kerja jurnalistik dan media, komunikasi di lingkungan pendidikan hingga aspek hukum dalam pengelolaan serta penyebaran informasi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti Tengku Arifin, S.Sos., Kepala BPKAD Fajar Triasmoko, Ketua Korwil Pendidikan Risdianto, Ketua PGRI Kepulauan Meranti Alfian Husin serta undangan lainnya. ***