PEKANBARU – Penasehat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Riau, Hj Eva Yuliana, mengimbau perempuan yang berniat menjadi calon anggota legislatif (caleg) agar mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan tersebut penting agar perempuan tidak hanya siap menghadapi kontestasi politik, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut Eva, perempuan yang ingin terjun ke dunia politik tidak seharusnya menunggu hingga mendekati pemilihan umum (Pemilu) untuk mulai bergerak. Mereka perlu membangun kedekatan dengan masyarakat, memperluas wawasan politik, serta meningkatkan kapasitas diri sejak awal.

“Kalau ingin berpolitik, jangan instan dan jangan menunggu sampai menjelang pemilihan. Harus ada persiapan sejak awal, termasuk turun langsung ke masyarakat,” ujar Eva, Senin (12/10/2026).

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau itu mengatakan, kedekatan dengan masyarakat merupakan salah satu modal penting bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik. Kepercayaan masyarakat tidak semata-mata dibangun melalui materi, tetapi juga melalui pengenalan terhadap figur, kepedulian, dan keterlibatan langsung dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, Eva mendorong perempuan yang telah bergabung dengan partai politik (parpol) untuk memanfaatkan KPPI sebagai wadah belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kapasitas dalam menghadapi dinamika politik.

Melalui organisasi tersebut, perempuan dari berbagai latar belakang partai diharapkan dapat saling mendukung dan mendorong semakin banyak perempuan mengambil peran dalam pengambilan kebijakan publik.

Eva juga mengingatkan agar persaingan politik tidak merusak kebersamaan di antara sesama perempuan, termasuk mereka yang berasal dari partai politik maupun daerah pemilihan (dapil) yang sama.

“Siapa pun yang masuk di dapil, jangan sampai saling sikut sesama perempuan,” katanya.

Menurutnya, perbedaan pilihan partai dan persaingan memperebutkan kursi legislatif seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan. Sebaliknya, sesama politisi perempuan perlu membangun solidaritas agar semakin banyak perempuan memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam politik.

Selain kesiapan pribadi dan kemampuan politik, Eva yang sudah menjabat anggota DPRD Riau tiga periode dan satu periode di DPRD Kampar menilai dukungan keluarga, terutama suami, juga berperan penting bagi perempuan yang ingin membangun karier politik. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu perempuan menjalankan aktivitas politik sekaligus menjaga keseimbangan dengan tanggung jawab keluarga.

Perkuat Konsolidasi Melalui Rakorda II KPPI

Dorongan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tersebut menjadi salah satu fokus Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II KPPI Riau yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2026 di ballroom Dang Merdu BRK Syariah.

Rakorda tersebut sekaligus menjadi momentum pelantikan pengurus KPPI Riau yang baru serta memperkuat konsolidasi organisasi dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di dunia politik.

Kegiatan itu dijadwalkan melibatkan perwakilan partai politik. Masing-masing parpol diundang untuk mengirimkan 15 peserta. Ketua KPPI pusat juga direncanakan hadir untuk memberikan arahan sekaligus memperkuat gerakan organisasi di daerah.

Selain memperkuat konsolidasi di tingkat provinsi, KPPI Riau mendorong pengembangan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah ini diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi perempuan sekaligus memberikan kesempatan bagi kader untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan politik.

Perempuan yang telah duduk di lembaga legislatif juga diharapkan berkontribusi dengan membagikan ilmu dan pengalaman kepada perempuan lain yang baru ingin terjun ke dunia politik.

Eva berharap semakin banyak perempuan di Riau bergabung dengan KPPI dan mempersiapkan diri secara matang untuk berpartisipasi dalam politik, baik sebagai kader partai maupun calon anggota legislatif.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan keterwakilan perempuan hingga 30 persen, sekaligus memperluas peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. ***