JAKARTA – Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mayoritas masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan yang terbilang tinggi. Kendati demikian, di balik apresiasi publik terhadap stabilitas politik dan penegakan hukum, jeritan warga terkait sulitnya mencari pekerjaan dan tingginya harga kebutuhan harian masih terdengar nyaring di akar rumput.

Realitas ini terekam jelas dalam hasil survei nasional Indonesia Network Election Survey (INES) yang dirilis Sabtu (26/9/2026). Jajak pendapat yang memotret opini 1.400 responden dari 36 provinsi ini memberikan gambaran ganda mengenai kinerja pemerintah saat ini, di mana indikator makro terbilang kokoh namun sektor riil masih tertatih.

Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan membeberkan, masyarakat secara umum memberikan nilai positif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Tingkat kepuasan publik menyentuh angka 79,3 persen, berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang menembus 82,1 persen.

"Publik memberikan apresiasi tinggi, terutama pada aspek ketegasan, stabilitas politik, diplomasi, serta kecepatan eksekusi program pro-rakyat," paparnya.

Dalam rincian survei yang memiliki margin of error ±2,48 persen tersebut, sejumlah sektor mencatatkan rapor hijau. Sebanyak 78,3 persen warga menilai kondisi politik nasional berjalan stabil. Keberhasilan strategi diplomasi luar negeri mendulang kepuasan 80,3 persen, sementara pemberantasan korupsi dan kebebasan berpendapat diapresiasi masing-masing oleh 78,2 persen dan 81,2 persen responden.

Penyaluran bantuan sosial juga mendapat tanggapan positif dengan tingkat kepuasan 78,7 persen. Namun, pencapaian tersebut tampak berbanding terbalik ketika menyentuh isu isi dompet masyarakat. Survei mencatat kepuasan di sektor ekonomi tertahan di angka 50,8 persen.

Secara lebih rinci, INES menemukan dua persoalan utama yang paling dikeluhkan warga. Lebih dari separuh responden, yakni 50,7 persen, merasa kurang puas terkait ketersediaan lapangan kerja. Angka keluhan bahkan lebih tinggi pada urusan dapur, di mana 54,8 persen warga menyoroti lonjakan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini.

Di tengah tekanan ekonomi mikro tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru mencatatkan dukungan yang masif. Sebanyak 78,2 persen responden menyatakan sepakat agar inisiatif pemenuhan gizi ini dilanjutkan oleh pemerintah.

Andri menilai dukungan kuat terhadap program MBG membuktikan bahwa kebijakan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, program ini tidak hanya menyentuh isu kesehatan, tetapi juga mampu meringankan beban pengeluaran harian keluarga menengah ke bawah.

"Tantangan besar masih membayangi di isu ekonomi, sehingga fokus pada pengendalian harga dan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan agar kepuasan politik berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi," pungkasnya. ***