TEMBILAHAN – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan peninjauan langsung untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan harga komoditas kelapa serta situasi industri pengolahannya. Pengawasan ini dilakukan di tengah kondisi pasar produk turunan kelapa yang dilaporkan mengalami pelemahan, sehingga turut memberikan tekanan terhadap kegiatan industri. Salah satu dampaknya terlihat dari bertambahnya stok bahan baku kelapa maupun produk olahan yang belum terserap pasar dan masih tersimpan di fasilitas penyimpanan perusahaan.

Kunjungan dilaksanakan pada Rabu, 26 Agustus 2026 ke Sambu Group, sebagai industri kelapa terpadu yang bertahan dan menyerap kelapa petani di Inhil.

Rombongan yang bertolak dari Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, S.T., M.Si., bersama Wakil Ketua I DPRD Inhil, Ir. H. AMD. Junaidi AN. , M.Si dan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Samino. Kunjungan pertama rombongan DPRD Inhil di PT Pulau Sambu di Guntung yang didampingi oleh Camat Kateman, Akapriadi, S.H. Setelahnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke PT Riau Sakti United Plantations di Pulau Burung yang turut didampingi oleh Camat Pulau Burung, Razali, S.E.

Dalam kunjungan tersebut rombongan DPRD Inhil mendapati penumpukan kelapa di gudang bahan baku maupun di gudang barang jadi. Baik di PT Pulau Sambu di Guntung maupun di PT Riau Sakti United Plantations di Pulau Burung. Bahkan sebagian dengan terpaksa disimpan di gudang sementara, di area selasar, karena luasan gudang yang terbatas, dan tidak bisa menampung lagi.

GoRiau

“Penumpukan di gudang barang jadi ini akibat minimnya permintaan pasar, baik domestik maupun ekspor. Hal ini karena tekanan global akibat kondisi geopolitik, perang, perlambatan ekonomi dunia, serta penurunan permintaan pasar atas produk turunan kelapa yang masih terus berlanjut,”jelas A Ginting, Humas Sambu Group.

Sambu Group masih menyerap hasil panen petani kelapa lokal. “Meski saat ini kondisi pasokan dan stok kelapa melimpah (overstock), Sambu Group tetap konsisten menyerap hasil panen kelapa dari masyarakat. Meski dampaknya terjadi penumpukan kelapa di gudang bahan baku. Komitmen perusahaan menyerap kelapa ini untuk menjaga agar rantai pasok dan perekonomian petani kelapa di Indragiri Hilir tetap berjalan stabil dan berkelanjutan,” ujar A. Ginting.

DPRD Inhil melihat langsung bagaimana kondisi Sambu Group sebagai industri kelapa yang sedang menghadapi dilema serta tantangan berat saat ini. Karena minim pemasukan, terjadi penumpukan barang jadi di gudang, akibat melemahnya permintaan produk jadi, namun di sisi lain diharapkan bisa membeli kelapa dengan harga tinggi, di tengah panen kelapa yang sedang melimpah, dan tidak adanya pihak lain yang bisa menyerap kelapa dalam jumlah besar.

Penumpukan produk jadi di gudang perusahaan tentulah bukan indikasi industri kelapa sedang baik-baik saja. Industri kelapa yang kondisinya sedang lemah dan tertekan jangan dijadikan sasaran serta tidak bisa disalahkan atas semua yang sedang terjadi. Termasuk terkait tidak stabilnya harga kelapa. Fakta dan realita di lapangan ini tentu akan bisa menjadi pijakan DPRD dan Pemerintah Inhil dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang saat ini sekaligus menentukan langkah ke depan. ***