PEKANBARU – Menjelang batas akhir Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dihadapkan pada sejumlah kendala pendataan di lapangan. Untuk memastikan target tercapai, Kepala BPS Riau, Asep Riyadi menemui Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Kamis (13/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Syahrial Abdi didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Kepala BKD Budi Fakhri, Kepala Kesbangpol Boby Rachmat, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jhon Armedi Pinem, serta Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi. Forum ini dimanfaatkan BPS untuk melaporkan perkembangan terkini sekaligus meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau.

"Sebagai penanggung jawab Sensus Ekonomi di Riau, kami melaporkan kepada Pak Sekda mengenai perkembangan pendataan. Kami juga menyampaikan sejumlah kendala di lapangan agar dapat dicarikan solusi menjelang 31 Agustus," papar Asep.

Tantangan Akses di Perumahan Elit

Asep menguraikan tiga persoalan utama yang menghambat kerja petugas sensus. Tantangan terbesar adalah adanya penolakan pendataan dari sejumlah perusahaan dan kawasan perumahan elit. Petugas kesulitan mendapatkan izin masuk, sehingga data sektor usaha di lokasi-lokasi tersebut belum sepenuhnya terhimpun.

"Melalui pertemuan ini, kami berharap ada surat dukungan dari Pemprov Riau yang diteruskan ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga petugas Sensus Ekonomi diberi akses masuk ke perumahan elit maupun perusahaan," harapnya.

Dukungan administratif dari Pemprov Riau dinilai sangat penting sebagai pengantar resmi yang akan mempermudah koordinasi BPS dengan pihak pengelola perumahan, pimpinan perusahaan, serta aparat pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.

ASN Pemprov Belum Terdata

Selain penolakan di kawasan elit, BPS Riau juga menemukan kendala dari sektor internal pemerintahan. Asep membeberkan bahwa masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau yang belum terdata dalam program Sensus Ekonomi ini.

Faktor keterbatasan waktu menjadi penyebab utamanya. Mobilitas dan jam kerja ASN yang padat dari pagi hingga sore hari membuat mereka kerap tidak berada di rumah saat petugas sensus datang berkunjung.

Persoalan ketiga yang dihadapi BPS adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan Sensus Ekonomi. Kesalahpahaman ini berujung pada keengganan sebagian warga untuk membuka pintu dan menerima kedatangan petugas.

Pentingnya Basis Data Ekonomi

Asep menekankan bahwa seluruh hambatan tersebut harus segera diurai agar Sensus Ekonomi 2026 di Riau rampung tepat waktu. Data yang dihasilkan nantinya sangat vital sebagai landasan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, mulai dari pemetaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga korporasi besar.

"Kami berharap dengan dukungan Pemprov dan pemerintah daerah, seluruh segmen pendataan, baik rumah tangga, perusahaan, maupun ASN dapat tercatat secara lengkap dan akurat," pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi, BPS Riau terus mengimbau seluruh lapisan masyarakat, pengelola perumahan, dan pelaku usaha untuk bersikap kooperatif menerima petugas sensus yang datang membawa tanda pengenal resmi. Bagi warga yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program ini, dapat langsung mengakses layanan di kantor BPS kabupaten atau kota terdekat. ***