
PEKANBARU - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjadwalkan sidang perdana Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby pada Rabu (25/11/2026). Penetapan jadwal persidangan tersebut menyusul pelimpahan berkas perkara dugaan suap jabatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan pada pekan lalu.
Dalam perkara ini, Ketua PN Pekanbaru, Arief Boediono telah menunjuk Azis Muslim sebagai hakim ketua yang akan memimpin jalannya persidangan bersama dua hakim anggota. Perkara yang menjerat kepala daerah nonaktif di Provinsi Riau ini berkaitan dengan dugaan penerimaan dua unit mobil mewah sebagai imbalan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.
"Berkas perkaranya sudah kami terima pekan lalu. Insya Allah sidang perdananya akan digelar, Rabu tanggal 25 November 2026 mendatang," ujar Humas PN Pekanbaru, Asraruddin Anwar kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Menurut surat dakwaan, Suhardiman diduga menerima gratifikasi atau suap dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain dalam rentang waktu 2022 hingga 2026. Pemberian kendaraan tersebut diduga berkaitan langsung dengan promosi jabatan yang diterima Zulkarnain di birokrasi kabupaten tersebut.
Mobil pertama berupa satu unit Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate-L 4X4 8A/T rakitan 2022 berwarna coklat metalik. Kendaraan ini diduga diserahkan agar Suhardiman mengangkat Zulkarnain menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kuansing pada 2022.
Pemberian kedua berupa satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport tahun 2023 berwarna hitam. Mobil bernilai miliaran rupiah tersebut diduga menjadi imbalan atas pengangkatan Zulkarnain menduduki posisi Sekda Kuansing pada 2025.
Atas dugaan penerimaan dua mobil mewah itu, JPU KPK mendakwa Suhardiman melanggar Pasal 12 huruf a dan b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan tersebut turut dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. ***