
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penelusuran dugaan tindak pidana korupsi dan penerimaan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran kedua pejabat tinggi kementerian itu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Kedua saksi yang dimintai keterangan tersebut adalah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.
"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN," jelasnya.
Selain kedua pejabat eselon satu tersebut, penyidik turut memanggil Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Muhammad Rizal serta seorang pihak swasta bernama R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Hingga saat ini, materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap para saksi belum dirinci lebih lanjut.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein memaparkan bahwa proses penyidikan kasus suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan dan berpeluang dikembangkan. Penyidik secara maraton memanggil sejumlah saksi guna memverifikasi sumber dana dari uang yang telah disita dalam perkara ini.
Berdasarkan hasil pendalaman sementara, aliran dana tersebut diduga berasal dari pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di internal kementerian serta pengurusan layanan pertanahan seperti hak guna usaha (HGU) dan HGB. Penyidik juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk.
"Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan," ungkapnya.
Dalam rangkaian perkara ini, lembaga antirasuah tersebut sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penetapan status hukum itu berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta dugaan praktik jual-beli jabatan di internal kementerian.
"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," terangnya, Jumat (18/9).
Adapun kedelapan tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara ini meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri (LMP); Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung (SON); serta Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi (ADR). Lima tersangka lainnya yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), pihak swasta Rizal Pahlevi (LEV), Erwin (ERW), serta Muhammad Fakhry (MF). ***