PEKANBARU – Pernyataan Anggota DPR RI, Karmila Sari, yang menyebut telah membantu Muhajirin Siringo Ringo dan keluarganya melalui program revitalisasi sekolah senilai Rp1,4 miliar, menuai bantahan keras dari Muhajirin.

Muhajirin secara tegas menyatakan bahwa dirinya maupun keluarganya tidak pernah menerima bantuan senilai Rp1,4 miliar sebagaimana disampaikan Karmila Sari dalam pemberitaan sebuah media online berjudul "Dugaan Ijazah SMEA Palsu Bupati Rohil, Karmila: Saya Bantu Muhajirin dan Keluarga Rp1,4 Miliar" yang diterbitkan Selasa (17/11/2026).

"Saya kaget membaca pernyataan Ibu Karmila Sari. Saya tegaskan, tidak benar saya dan keluarga menerima bantuan Rp1,4 miliar dari beliau. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru," tegas Muhajirin.

Ia tidak menampik bahwa sekolah milik abang kandungnya memang mendapatkan bantuan revitalisasi dengan nilai sekitar Rp400 juta. Namun, ia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang mengusulkan maupun memperjuangkan bantuan tersebut.

"Memang benar abang kandung saya memiliki sekolah dan mendapatkan bantuan revitalisasi sekitar Rp400 juta. Tetapi, dari siapa bantuan itu berasal, saya tidak tahu. Apalagi kalau dikatakan itu merupakan aspirasi Ibu Karmila Sari. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan beliau untuk meminta bantuan revitalisasi sekolah abang saya," ungkapnya.

Muhajirin mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada abang kandungnya mengenai kemungkinan adanya hubungan antara bantuan revitalisasi sekolah tersebut dengan polemik kritik yang selama ini disampaikannya terhadap dugaan ijazah Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam.

"Saya sudah tanyakan langsung kepada abang saya, apakah bantuan tersebut ada kaitannya dengan kompensasi kepada saya agar berhenti mengkritik dugaan ijazah Ayah Karmila Sari. Jawabannya tidak ada kaitannya," jelasnya.

Meski demikian, Muhajirin menyampaikan terima kasih kepada Karmila Sari apabila memang benar bantuan revitalisasi senilai Rp400 juta tersebut merupakan hasil perjuangan aspirasinya sebagai anggota DPR RI.

"Kalau memang benar berkat aspirasi Ibu Karmila Sari sehingga sekolah abang saya mendapatkan bantuan revitalisasi Rp400 juta, saya mengucapkan terima kasih. Itu hal yang patut diapresiasi. Tetapi, mohon maaf, jangan kemudian bantuan tersebut diklaim sebagai bantuan Rp1,4 miliar untuk saya dan keluarga. Itu dua persoalan yang berbeda," katanya.

Muhajirin bahkan meminta Karmila Sari memperjelas pernyataannya di hadapan publik. Sebab, menurutnya, tudingan atau klaim bantuan dengan nominal fantastis tersebut bukan persoalan sepele dan dapat menimbulkan persepsi seolah-olah dirinya telah menerima keuntungan pribadi maupun keluarga karena memiliki hubungan tertentu dengan Karmila Sari.

"Kalau memang Ibu merasa ada Muhajirin yang menerima bantuan Rp1,4 miliar, tolong buktikan dan tunjukkan. Muhajirin yang mana? Kapan disalurkan? Melalui program apa? Sekolah mana yang menerima? Berapa nilai masing-masing bantuannya? Saya ingin semuanya jelas," tantangnya.

Ia juga mempertanyakan apakah pernyataan tersebut memiliki kaitan dengan polemik kritik terhadap dugaan ijazah Bupati Rohil.

"Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa setelah seseorang mengkritik Bupati Rohil, kemudian mendapatkan bantuan Rp1,4 miliar. Apakah ini bentuk kompensasi agar kritik dihentikan? berarti diduga ijazah Bupati Rohil Palsu, Kalau bukan, silakan jelaskan secara terbuka. Sebab saya tidak pernah menerima uang tersebut dan sampai hari ini saya masih berdiri pada perjuangan mempertanyakan dugaan ijazah Ayahanda Ibu Karmila Sari," tegasnya.

Menurut Muhajirin, apabila benar bantuan revitalisasi sekolah disalurkan melalui aspirasi anggota DPR RI, maka mekanisme, kriteria penerima, dasar pengusulan, serta proses penetapan sekolah penerima harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.

Lebih jauh, Muhajirin menyerukan kepada insan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, serta seluruh elemen masyarakat Rokan Hilir dan Riau untuk ikut mempertanyakan transparansi penyaluran program revitalisasi sekolah yang dikaitkan dengan aspirasi Karmila Sari.

"Jangan hanya berhenti pada pernyataan bahwa Ibu Karmila telah membantu Muhajirin dan keluarga Rp1,4 miliar. Kita perlu tahu bagaimana prosesnya. Apa kriteria sekolah yang layak menerima bantuan? Bagaimana proses pengusulannya? Siapa yang menentukan penerima? Apakah berdasarkan kebutuhan pendidikan atau ada pertimbangan lain?" ujarnya.

Ia menegaskan, program pemerintah yang diperjuangkan melalui aspirasi wakil rakyat harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan menjadi alat untuk membangun narasi personal maupun kepentingan tertentu.

"Jangan sampai program pendidikan yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru dibawa ke dalam polemik pribadi. Kalau memang bantuan itu murni untuk pendidikan, mari kita buka semuanya secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui," tambahnya.

Muhajirin juga menanggapi pernyataan Karmila Sari yang dikutip media online tersebut.. Dalam pemberitaan tersebut, Karmila menyebut, "Susah berdebat dengan orang yg suka minta2 duit seperti itu. Dikasih paham, tidak akan pernah paham. Semoga Allah mengampuni perilakunya. Jaga kondusifitas Rohil jika memang benar2 asli orang Rohil, jika tidak bisa memberi kontribusi baik ke Rohil, jangan rusak kampung orang."

Membaca pernyataan tersebut, Muhajirin mengaku heran dan mempertanyakan dasar Karmila menyebut dirinya sebagai orang yang suka meminta-minta uang.

"Saya justru bertanya, kapan saya meminta uang kepada Ibu Karmila? Setahu saya, transaksi keuangan yang pernah terjadi antara saya dengan beliau adalah pada tahun 2024, ketika media saya memuat iklan pencalonannya sebagai anggota legislatif. Itu merupakan pembayaran atas pemasangan iklan media, bukan pemberian uang karena saya meminta-minta," jelasnya.

Ia menilai, jika persoalannya adalah pembayaran iklan media, hal tersebut tidak semestinya dipelintir menjadi tuduhan bahwa dirinya gemar meminta uang.

"Kalau membayar iklan media kemudian dianggap memberi uang kepada saya, lalu apa bedanya dengan kewajiban pembayaran iklan kepada media-media lain? Itu transaksi profesional, bukan bantuan pribadi," sambungnya.

Muhajirin juga menyayangkan munculnya pernyataan yang menurutnya merendahkan kapasitas dan karakter seseorang tanpa disertai pembuktian.

"Saya tidak ingin membalas dengan makian. Tetapi, kalau seorang pejabat publik menyampaikan pernyataan kepada media, sebaiknya berdasarkan fakta. Jangan sampai karena tidak suka dengan kritik, kemudian karakter orang yang mengkritik justru diserang," katanya.

Terkait imbauan Karmila agar dirinya menjaga kondusivitas Rokan Hilir, Muhajirin mengingatkan kembali adanya pertemuan dan kesepakatan dengan Bupati Rohil pada 22 Januari 2026.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut terdapat komitmen bersama untuk menciptakan kesejukan dan mendukung pembangunan Rokan Hilir.

Namun, ia mengaku kecewa karena persoalan yang kemudian muncul, khususnya polemik Pemilihan Penghulu (Pilpeng), justru kembali memanaskan situasi di tengah masyarakat.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Bupati maupun beberapa keluarganya agar tidak cawe-cawe dalam urusan Pilpeng. Saya sudah mengingatkan bahwa persoalan ini tidak main-main karena sudah menyangkut persoalan yang berkaitan dengan kitab suci Al-Qur'an. Tetapi, peringatan itu tidak mendapatkan perhatian sebagaimana yang saya harapkan," ungkapnya.

Ia menegaskan, dirinya bukan pihak yang menginginkan kegaduhan di Rokan Hilir. Justru selama ini ia mengaku telah berupaya menjaga komunikasi dan memberikan ruang penyelesaian secara baik.

"Jangan hanya meminta saya menjaga kondusivitas. Kondusivitas itu tanggung jawab bersama, termasuk kepala daerah dan seluruh pihak yang memiliki pengaruh. Kesepakatan untuk saling menyejukkan harus dijalankan bersama, bukan hanya dibebankan kepada satu pihak," tegasnya.

Muhajirin juga menanggapi pernyataan yang mempertanyakan keasliannya sebagai warga Rokan Hilir.

"Saya sejak usia enam tahun sudah menjadi warga Rokan Hilir. Istri saya asli Panipahan dan identitas kependudukan keluarga kami juga Rokan Hilir. Jadi, kalau ada yang mempertanyakan apakah saya asli orang Rohil atau bukan, silakan lihat rekam jejak dan identitas kami," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Muhajirin kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima Rp1,4 miliar sebagaimana diklaim Karmila Sari dan tidak pernah menjadikan bantuan revitalisasi sekolah milik abang kandungnya sebagai alasan untuk menghentikan kritik terhadap dugaan ijazah Bupati Rokan Hilir.

"Sampai hari ini saya masih berdiri pada perjuangan mempertanyakan dugaan ijazah Bupati Rohil. Tidak ada Rp1,4 miliar yang saya terima. Tidak ada kesepakatan untuk menghentikan kritik. Jangan bangun opini seolah-olah saya sudah mendapatkan sesuatu lalu berhenti bersuara," tutupnya.

Ia kembali meminta Karmila Sari memberikan penjelasan terbuka disertai bukti administrasi mengenai klaim bantuan Rp1,4 miliar tersebut, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

"Kalau benar ada bantuan Rp1,4 miliar untuk Muhajirin dan keluarga, tunjukkan bukti dan penerimanya. Kalau ternyata hanya Rp400 juta untuk sekolah abang saya, jelaskan juga secara terang. Jangan sampai publik dibuat percaya pada angka yang tidak pernah saya terima," pungkasnya. ***