
PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau membongkar dugaan praktik produksi pupuk palsu di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penggerebekan tersebut, penyidik menyita 9,7 ton pupuk serta mengamankan seorang pria berinisial JN (40) yang diduga menjadi pelaku.
Sebagai daerah dengan hamparan perkebunan rakyat yang luas di Provinsi Riau, peredaran pupuk tiruan berpotensi merugikan hasil panen para petani lokal. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro menerangkan bahwa pengungkapan kasus berawal dari laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di Jalan Rambutan Simpang Pir.
"Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang telah memuat pupuk merek Super Fosfat SP-36 ukuran 50 kilogram," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, Rabu (18/11/2026).
Berbekal temuan muatan kendaraan tersebut, tim penyidik menelusuri asal barang hingga ke sebuah gudang yang disewa oleh JN. Saat penggeledahan berlangsung, petugas menemukan tumpukan pupuk dengan berat keseluruhan mencapai 9,7 ton beserta sejumlah peralatan untuk mencampur dan mengemas ulang bahan kimia pertanian itu.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengoplos pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Hasil campuran kedua bahan tersebut kemudian dikemas ulang ke dalam karung baru agar menyerupai produk pupuk tertentu sebelum dipasarkan kepada konsumen.
"Aktivitas tersebut diduga telah dilakukan tersangka sejak 13 Oktober 2026," jelasnya.
Kepada penyidik, JN mengaku menjual setiap karung pupuk oplosan seberat 50 kilogram itu seharga Rp160 ribu. Dari skema pengemasan ulang tersebut, pelaku memperoleh selisih keuntungan yang cukup besar pada setiap penjualan karung.
"Setiap karung yang terjual, tersangka diduga meraup keuntungan sekitar Rp80 ribu," ujarnya.
Atas perbuatannya, JN dijerat dengan Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, penyidik turut menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ***