
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengenai riwayat konsultasinya pada 2024 tentang status rangkap profesi sebagai pekerja seni dan pejabat publik. Keterangan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap proyek pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di sejumlah kementerian senilai Rp14,7 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa institusinya memang membuka ruang konsultasi bagi siapa saja dalam ranah pencegahan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," ujarnya.
Budi menambahkan bahwa lembaga antirasuah tersebut senantiasa menyediakan pendampingan guna memitigasi potensi pelanggaran sejak dini. Melalui rekomendasi yang diberikan, lembaga ini berupaya mencegah munculnya berbagai modus tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas pejabat publik.
Selain menanggapi soal konsultasi, KPK turut mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa pemengaruh. Dorongan ini disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan lima paket pengadaan di unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 yang kini berada di bawah naungan Kemenbud.
ICW juga mencatat adanya tiga paket pengadaan serupa di lingkungan KKP sepanjang periode 2025 hingga 2026. Akumulasi anggaran dari delapan paket pekerjaan jasa pemengaruh pada dua instansi pemerintah tersebut tercatat mencapai Rp14,7 miliar.
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," tegasnya.
Sebelumnya, Raffi Ahmad melalui unggahan video di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin (16/11/2026), memaparkan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan pihak KPK pada 2024. Konsultasi tersebut membahas kelanjutan aktivitasnya di dunia hiburan, termasuk penerimaan kerja sama promosi komersial atau endorsement.
"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," tuturnya.
Berdasarkan hasil konsultasi kala itu, Raffi menyebutkan bahwa KPK menilai aktivitas pekerja seni yang dijalankan beriringan dengan jabatan publik tidak melanggar aturan yang berlaku. Meski demikian, ia kini menyadari bahwa aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan jabatannya.
Pernyataan klarifikasi ini disampaikan setelah ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik. Permintaan maaf tersebut berkaitan dengan polemik keterlibatannya dalam pengadaan jasa pemengaruh di lingkungan Kemendikbudristek dan KKP selama kurun waktu 2024 sampai 2026. ***