PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Dana tersebut diperuntukkan sebagai penyertaan modal bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan PT Jamkrida Riau (Perseroda), guna memperkuat kapasitas permodalan serta memperluas pengembangan usaha perusahaan daerah.

Kebijakan penyertaan modal itu menjadi salah satu komponen pembiayaan yang disepakati bersama DPRD Provinsi Riau. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan, penyusunan anggaran tahun 2027 telah melalui tahapan pembahasan serta penyesuaian di seluruh pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

"Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD Provinsi Riau, yaitu PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda dan PT Jamkrida Riau Perseroda. Penyertaan modal tersebut sesuai dengan keputusan DPRD yang telah kita setujui bersama beberapa waktu lalu," jelasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (16/11/2026).

Ia menerangkan, realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut wajib dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan kepentingan pembangunan wilayah.

"Seluruh komponen pembiayaan daerah telah kita bahas dan sesuaikan bersama DPRD. Kita berharap apa yang telah disepakati ini dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan memberikan hasil yang baik bagi daerah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto mengingatkan bahwa pemberian suntikan dana dari kas daerah harus diiringi pengawasan ketat terhadap tata kelola maupun capaian kinerja perusahaan. Dukungan anggaran tersebut dituntut mampu mendorong operasional bisnis yang profesional serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Penyertaan modal kepada BUMD harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja perusahaan daerah. Karena itu, setiap dukungan anggaran perlu diikuti dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Kaderismanto menambahkan, kedua perusahaan daerah penerima dana diharapkan dapat memaksimalkan tambahan modal tersebut agar memberikan timbal balik nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan kas daerah.

"Kami berharap penyertaan modal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat perusahaan daerah. BUMD harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan serta pendapatan daerah," pungkasnya. ***