
JAKARTA – MPR berencana menggeser jadwal sidang paripurna terkait pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden (wapres) dari Rabu (2/12/2026) menjadi Rabu (9/12/2026). Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman menyebutkan wacana penundaan ini dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sidang paripurna ini merupakan agenda resmi kenegaraan di tingkat pusat untuk menetapkan dan mengesahkan posisi wapres secara konstitusional. Rencana perubahan waktu pelaksanaan tersebut muncul atas dorongan sejumlah fraksi di parlemen.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya tanggal 9. Diundur ya," ujar Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Wacana penundaan selama sepekan tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah agenda kedewanan yang berbenturan di tingkat DPR maupun DPD. Jadwal yang bertabrakan itu meliputi agenda rapat komisi serta kunjungan kerja para anggota dewan.
Selain penyesuaian agenda, keterbatasan waktu masa verifikasi yang hanya berlangsung selama 14 hari turut menjadi pertimbangan. Habiburokhman yang juga ditunjuk oleh partainya sebagai anggota tim verifikasi meminta agar persiapan dilakukan lebih awal.
"Nah, hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari. Maka kami, kebetulan saya ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," jelasnya.
Ketua Komisi III DPR itu turut menyoroti pemeriksaan keabsahan ijazah sebagai salah satu tahapan penting dalam proses verifikasi mendatang. Berkaca dari pengalaman sebelumnya yang sempat memicu polemik di ruang publik, ia menilai mekanisme pemeriksaan dokumen harus diperketat.
Ia mengusulkan adanya koordinasi langsung bersama kementerian terkait sejak dini agar seluruh kelengkapan dokumen siap saat masa verifikasi dimulai.
"Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU. Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," pungkasnya. ***