JAKARTA – Ratusan ribu wajib pajak orang pribadi yang menghapus bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 mulai menerima teguran resmi. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengirimkan surat pengingat melalui surat elektronik (email) kepada 475.698 wajib pajak seusai mendeteksi tindakan tersebut.

Otoritas pajak menaksir nilai PPh pada bukti pemotongan yang sengaja dihilangkan itu berpotensi mencapai Rp2,01 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah mengidentifikasi sebanyak 3,72 juta lembar bukti pemotongan yang dihapus oleh 475.698 wajib pajak tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto merinci bahwa data yang masuk dalam radar pengawasan merupakan bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan oleh pihak penerbit pada SPT masa PPh Pasal 21, sekaligus mencakup bukti pemotongan atas jenis pajak nonfinal.

Selain itu, total nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tercatat minimal Rp100.000, serta memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang identik dengan NPWP pada pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025.

"Dari sebarannya ada 312.546 wajib pajak berada pada kelompok nilai antara Rp100.000 sampai Rp1 juta. Pada sisi lain ada 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar," ujar Bimo dalam kegiatan Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan rincian nilai pajak yang dihapus, kelompok penyumbang terbesar berasal dari rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta yang melibatkan puluhan ribu pelapor.

"Di sisi nilai PPh, kelompok terbesarnya adalah Rp10 juta hingga Rp100 juta yaitu sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak. Jadi kami betul-betul kawal sampai detail," tambahnya.

Tindakan menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2025 berdampak langsung pada perhitungan akhir pajak. Status pelaporan yang seharusnya tercatat kurang bayar berubah menjadi nihil, atau berkurang dari nilai kewajiban yang semestinya disetorkan.

Guna mendorong kepatuhan sukarela, Ditjen Pajak menyusun redaksi surat pengingat menggunakan pendekatan perilaku atau behavioral. Pesan elektronik tersebut memuat penjelasan mengenai konsekuensi sosial apabila pajak tidak dilaporkan secara utuh, salah satunya terhadap pembiayaan sektor pendidikan.

"Jadi dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak dari anak bangsa," pungkasnya. ***