SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan proyeksi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun. Kesepakatan arah kebijakan anggaran tersebut menjadi acuan bagi penyusunan program pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi pertanian, pemerataan infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan bagi masyarakat.

Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026). Bupati Kepulauan Meranti, Asmar hadir langsung bersama pimpinan dan anggota legislatif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan rincian yang dibacakan dalam rapat paripurna, target pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.065.413.121.980. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar, serta pendapatan transfer senilai Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar.

Sementara itu, alokasi belanja daerah dirancang menyentuh angka Rp1.068.013.121.980. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut memunculkan proyeksi defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000 atau Rp2,6 miliar, yang direncanakan tertutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nominal serupa, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil sehingga pembiayaan netto berada di angka Rp2,6 miliar.

Bupati Kepulauan Meranti, Asmar memaparkan bahwa penyusunan arah kebijakan anggaran tahun mendatang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta program prioritas pemerintah provinsi maupun pusat. Tiga fokus utama disiapkan untuk menjawab kebutuhan warga di wilayah pesisir tersebut.

Prioritas pertama menyasar percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan komoditas unggulan lokal guna mendongkrak produktivitas warga. Kedua, peningkatan kualitas layanan publik dengan memastikan pemerataan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Fokus ketiga diarahkan pada pengurangan kesenjangan sosial serta penanggulangan kemiskinan lewat penguatan jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran. Seluruh agenda tersebut diwajibkan berjalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

"Semua itu bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," ujar Asmar dalam sambutannya.

Mantan perwira Polri tersebut mengapresiasi jajaran legislatif atas dinamika pembahasan dan masukan selama rapat kerja berlangsung. Menurutnya, penandatanganan KUA-PPAS merupakan pijakan awal sebelum memasuki tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala perangkat daerah segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai pagu serta indikator kinerja yang telah disetujui.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, SH MSi menjelaskan bahwa agenda paripurna ini merujuk pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 serta Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (6). Hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan serta pembahasan Rancangan APBD sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. ***