JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi terkait perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah tersebut diambil menyusul putusan MA yang menolak permohonan kasasi terdakwa, sehingga KPK mengapresiasi ketetapan hukum itu di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan di lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang ditangani oleh KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi lembaganya atas ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan oleh Nurhadi.

"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

KPK memandang penindakan perkara korupsi ini bukan sekadar memberikan efek jera bagi pelaku. Penanganan kasus tersebut turut menjadi pesan bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan pribadi.

Lembaga antirasuah itu berharap putusan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ketetapan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara agar terus menjaga integritas serta amanah jabatan.

"Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, MA telah menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi, Kamis (29/10/2026). Penolakan ini membuat vonis terhadap Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan TPPU tetap mengacu pada hukuman 5 tahun penjara.

Putusan serupa juga sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana Nurhadi tetap dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Pada pengadilan tingkat pertama, ia divonis 5 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat turut menghukum Nurhadi membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau Rp137 miliar subsider 3 tahun kurungan. ***