PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan perhatian khusus terhadap penilaian Adipura 2026. Setelah lebih dari 14 tahun tidak memperoleh penghargaan di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan tersebut, pemerintah kota berharap berbagai upaya pembenahan yang telah dilakukan dapat membuahkan hasil.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, memberikan atensi terhadap pelaksanaan penilaian Adipura tahun ini. Perhatian tersebut tidak terlepas dari harapan masyarakat agar Pekanbaru kembali memperoleh pengakuan atas upaya menjaga kebersihan kota.

"Memang Pak Wali sangat mengatensi betul terhadap Adipura, karena sudah lebih dari 14 tahun kita tidak mendapatkan Adipura. Harapan masyarakat Kota Pekanbaru juga besar terhadap penghargaan ini," ujar Reza kepada GoRiau.com, Senin (16/11/2026), melalui sambungan telepon.

Meski demikian, Reza menegaskan bahwa penghargaan Adipura bukan menjadi satu-satunya tujuan pemerintah kota. Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Ia menyebut Wali Kota Agung Nugroho memandang penghargaan Adipura sebagai bonus atas kerja bersama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Kalau menurut Pak Wali, piala ini adalah bonus untuk kita atas apa yang sudah dilakukan selama ini, mulai dari pemilahan sampah hingga menjaga kebersihan kota. Tentu harapannya, dengan upaya yang sudah dilakukan, kita bisa mendapatkan penghargaan untuk kebersihan, khususnya Adipura," jelasnya.

Kebersihan Tidak Hanya Saat Penilaian

Reza mengatakan, perhatian terhadap Adipura juga telah disampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan, termasuk LPS. Mereka diminta memastikan kegiatan kebersihan berjalan di seluruh wilayah, bukan hanya pada titik-titik yang berpotensi dikunjungi tim penilai.

Menurutnya, DLHK tidak dapat menentukan ataupun mengarahkan lokasi yang akan dikunjungi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penilaian tahun ini mencakup seluruh 15 kecamatan di Pekanbaru, sementara penentuan titik kunjungan sepenuhnya menjadi kewenangan tim penilai.

Karena itu, pemerintah kota meminta seluruh kecamatan dan kelurahan memaksimalkan kebersihan lingkungan masing-masing. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan gotong royong, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan peran lembaga pengelola sampah.

"Kita tidak mengatur daerah sini atau daerah sana yang harus dibersihkan karena tim yang menentukan titik lokasinya. Pokoknya satu kelurahan wajib melaksanakan kebersihan. Makanya, kegiatan gotong royong sudah dilakukan dan sosialisasi pemilahan sampah juga terus disampaikan," ungkap Reza.

Ia menjelaskan, persiapan tersebut bukan baru dilakukan menjelang kedatangan tim penilai. Sosialisasi dan upaya pembenahan telah dimulai sejak awal 2026 melalui koordinasi dengan camat, lurah, serta LPS.

Dalam penilaian tahun ini, pemerintah juga harus memperhatikan pengelolaan sampah dari sumbernya. Tim penilai tidak hanya melihat kebersihan jalan dan kawasan perkotaan, tetapi juga aktivitas pemilahan dan pengolahan sampah di rumah tangga, sekolah, puskesmas, pasar, terminal, pelabuhan, hingga kondisi sungai dan parit.

Mengandalkan 83 LPS di Seluruh Kelurahan

Salah satu upaya yang diharapkan mendukung pembenahan kebersihan kota adalah keberadaan LPS di 83 kelurahan. Reza mengatakan, lembaga tersebut telah menjalankan fungsi pengelolaan sampah, meskipun pelaksanaan pemilahan dan pengolahan belum sepenuhnya merata.

DLHK terus mendorong LPS agar tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga mengembangkan pengolahan sampah organik maupun jenis sampah lain yang masih dapat dimanfaatkan.

Menurutnya, keterlibatan LPS menjadi penting karena pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan tempat sampah dihasilkan. Dengan demikian, beban sampah yang harus diangkut dan diproses di TPA dapat ditekan melalui pengurangan dan pengolahan dari sumbernya.

Keberadaan LPS di 83 kelurahan merupakan bagian dari perubahan sistem pengelolaan sampah Pekanbaru yang mulai diberlakukan pada Juli 2025. Melalui sistem tersebut, LPS diberdayakan untuk melayani pengangkutan sampah di kawasan permukiman dan jalan lingkungan, sementara DLHK menangani pengangkutan di sejumlah ruas jalan utama.

Di tingkat nasional, mekanisme Adipura 2026 juga mengalami penguatan. Kementerian Lingkungan Hidup kini menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah, termasuk pengurangan sampah dari sumbernya, ketersediaan fasilitas, dukungan anggaran, dan keterlibatan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, pekerjaan rumah pemerintah daerah bukan sekadar memastikan kota terlihat bersih ketika tim penilai datang. Sistem pengelolaan sampah harus berjalan secara konsisten, mulai dari rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir.

Reza berharap perhatian Wali Kota dan berbagai upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat dapat mendorong perbaikan kebersihan Pekanbaru. Ia kembali menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh bergantung pada agenda penilaian Adipura.

"Ini bukan hanya karena tim Adipura datang. Bukan karena ada penilaian, tetapi memang sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kebersihan," tutupnya. ***