
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan Jembatan Koto Intan pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan perencanaan teknis bagi penanganan Jembatan Rantau Berangin guna menjawab aspirasi warga yang disampaikan melalui legislatif.
Langkah perbaikan dua sarana penghubung tersebut menjadi bahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026). Dalam forum tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto merespons sejumlah usulan pembangunan dari para anggota dewan, termasuk persoalan lapangan bola tingkat SMA.
SF Hariyanto menerangkan bahwa kerusakan pada Jembatan Koto Intan telah lama menjadi sorotan sehingga masuk dalam daftar prioritas penganggaran saat ini. Meski nilai Rp10 miliar tersebut diakui belum menuntaskan seluruh kebutuhan pekerjaan di lapangan, langkah awal perbaikan sudah mulai dikerjakan.
"Memang Jembatan Koto Intan ini sudah menjadi perhatian sejak sebelumnya, dan alhamdulillah tahun ini kita masukkan anggaran sebesar Rp10 miliar. Mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang kita harapkan, tetapi paling tidak penanganannya sudah mulai kita tetapkan," ujarnya.
Di samping itu, ia turut menjawab usulan mengenai kondisi Jembatan Rantau Berangin yang memerlukan perbaikan lanjutan. Pemerintah daerah telah memasukkan rencana penanganan awal dengan menuntaskan dokumen perencanaan teknis sebagai pijakan sebelum pengerjaan fisik dilakukan secara bertahap.
"Untuk jembatan yang disampaikan Edi Basri, alhamdulillah sudah kita masukkan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Yang penting perencanaannya kita selesaikan terlebih dahulu agar penanganannya bisa dilaksanakan secara bertahap," jelasnya.
Menurutnya, setiap pengerjaan prasarana publik membutuhkan tahapan perencanaan yang terukur agar selaras dengan kondisi lapangan serta kemampuan kas daerah. Dengan demikian, hasil perbaikan dapat bertahan dalam jangka panjang dan memperlancar mobilitas warga.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Riau, Ginda Burnama mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan sarana yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Akses jalan dan jembatan dinilai menjadi urat nadi pergerakan warga antarwilayah.
"Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, termasuk akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung aktivitas sehari-hari. Kami berharap usulan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kemampuan anggaran daerah," ungkapnya.
Ginda menambahkan, komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga agar berbagai usulan pembangunan dari daerah pemilihan dapat ditangani secara berkesinambungan sesuai skala prioritas.
"Kami berharap setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dapat menjadi perhatian bersama. Dengan koordinasi dan perencanaan yang baik, kebutuhan pembangunan di daerah dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas," pungkasnya. ***