PEKANBARU – Penilaian Adipura 2026 di Kota Pekanbaru tidak lagi hanya berorientasi pada kebersihan fisik kawasan perkotaan. Pengelolaan sampah dari sumbernya, terutama pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan penilaian tahun ini memiliki pendekatan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tim penilai akan melihat secara langsung bagaimana sistem pengelolaan sampah berjalan di tengah masyarakat, mulai dari lingkungan permukiman hingga fasilitas umum.

"Yang paling penting itu bagaimana masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah. Kemudian sekolah, puskesmas, pasar, terminal, pelabuhan, termasuk perairan terbuka seperti sungai dan parit, juga menjadi item tersendiri dalam penilaian," ujar Reza kepada GoRiau.com, Senin (16/11/2026), melalui sambungan telepon.

Menurut Reza, tim penilai akan melakukan peninjauan di seluruh 15 kecamatan di Pekanbaru. Namun, penentuan titik lokasi yang dikunjungi sepenuhnya menjadi kewenangan tim dari kementerian. DLHK tidak dapat mengarahkan ataupun menentukan lokasi yang akan menjadi objek penilaian.

"Semua kecamatan, ada 15 kecamatan. Tetapi titik lokasinya mereka yang menentukan. Kita tidak bisa mengarahkan karena mereka sudah memiliki item-item yang harus dilihat. Bahkan, kunjungannya juga bersifat sporadis," jelasnya.

Pada hari pertama penilaian, Senin (16/11/2026), tim telah melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi di wilayah Rumbai, termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di kawasan Rumbai. Selanjutnya, DLHK akan mengikuti agenda peninjauan sesuai dengan lokasi yang ditentukan tim penilai.

Sebelum penilaian berlangsung, DLHK Pekanbaru telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kecamatan. Sosialisasi tersebut melibatkan camat, lurah, serta Lembaga Pengelola Sampah (LPS) untuk memastikan kesiapan lingkungan masing-masing wilayah.

Reza menyebut sosialisasi mengenai perubahan mekanisme penilaian telah dilakukan sejak awal tahun. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta mengoptimalkan kegiatan kebersihan, termasuk gotong royong dan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat.

"Kita sudah menyampaikan kepada seluruh camat, lurah dan LPS bahwa penilaian tahun ini berbeda. Jadi, kita minta mereka memaksimalkan apa yang ada di lingkungan masing-masing. Bukan hanya ketika tim Adipura datang, tetapi memang sudah menjadi kewajiban bersama," katanya.

LPS Jadi Salah Satu Kekuatan Pengelolaan Sampah

Dalam persiapan tersebut, keberadaan LPS di 83 kelurahan menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah di Pekanbaru. Lembaga ini tidak hanya berperan dalam pengangkutan sampah dari kawasan permukiman, tetapi juga diharapkan mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sebelum dibawa ke tempat pemrosesan.

Reza mengatakan sebagian LPS telah menjalankan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah, termasuk pengelolaan sampah organik. Namun, ia mengakui pelaksanaannya belum merata di seluruh kelurahan.

"Memang belum semua LPS melaksanakan pemilahan dan pengolahan, tetapi secara garis besar sudah berjalan dan persentasenya cukup tinggi. Ini salah satu yang kami harapkan dapat menjadi poin dalam penilaian Adipura," ungkapnya.

Ia menambahkan, DLHK juga telah menyampaikan kepada tim penilai mengenai keberadaan LPS yang tersebar di 83 kelurahan. Meski demikian, pihaknya tidak mengetahui LPS mana yang nantinya akan dikunjungi karena seluruh penentuan lokasi berada di tangan tim kementerian.

Sistem LPS sendiri mulai diberdayakan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Juli 2025, setelah pemerintah kota beralih dari pola kerja sama pengangkutan sampah dengan pihak ketiga menuju pengelolaan secara swakelola. Dalam sistem tersebut, LPS menangani pengangkutan sampah di kawasan permukiman dan jalan lingkungan.

Keberadaan 83 LPS juga sebelumnya menjadi salah satu model pengelolaan sampah yang dipelajari daerah lain. Pada Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bahkan melakukan kunjungan untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah berbasis LPS di Pekanbaru.

Di sisi lain, perubahan pendekatan penilaian Adipura sejalan dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang mulai memperkuat evaluasi pengelolaan sampah secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya melihat kondisi kebersihan kota secara kasatmata, tetapi juga memperhitungkan pengurangan sampah dari sumber, kapasitas fasilitas pengelolaan, sumber daya manusia, hingga dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah.

Dengan demikian, keberadaan LPS, keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan sampah di fasilitas publik menjadi bagian penting yang perlu diperkuat. Sebab, keberhasilan menjaga kebersihan kota tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengangkut sampah, tetapi juga bagaimana sampah dikurangi dan dikelola sejak dari sumbernya.

Reza berharap upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat dapat terlihat dalam penilaian tahun ini. Namun, ia menegaskan bahwa kesadaran menjaga kebersihan harus tetap berjalan secara berkelanjutan, terlepas dari ada atau tidaknya penilaian Adipura. ***