
PEKANBARU – PT Mitra Unggul Pusaka (MUP), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, resmi dilaporkan ke Polda Riau. Korporasi tersebut diduga menguasai lahan milik warga seluas sekitar 122 hektare tanpa hak.
Pengaduan ini disampaikan Tarmizi Ahmad bersama masyarakat dengan pendampingan tim kuasa hukum dari Law Office Fery Adi Pransista & Partners, Selasa (17/11/2026). Sengketa agraria yang melibatkan warga dan perusahaan perkebunan menjadi salah satu persoalan yang kerap memicu gesekan hak pengelolaan lahan di wilayah Riau.
Kuasa hukum pelapor, Fery Adi Pransista, menerangkan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kejahatan perkebunan. Pengaduan itu telah tercatat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau dengan Nomor STTLP/B/658/XI/2026/SPKT/Polda Riau.
"Hari ini, klien kami Tarmizi Ahmad resmi melaporkan PT MUP ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana kejahatan perkebunan," ujarnya di Mapolda Riau.
Fery memaparkan, lahan seluas 122 hektare yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan milik Tarmizi dan masyarakat. Kepemilikan itu dibuktikan melalui sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada Senin (4/12/2023).
Meski mengantongi legalitas resmi, lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh PT MUP sejak 1999. Kondisi ini membuat warga hingga kini tidak dapat menguasai maupun memanfaatkan tanah mereka sendiri.
Persoalan semakin meruncing ketika Tarmizi bersama warga berupaya menegaskan batas tanah dengan menggali parit sesuai titik koordinat pada sertifikat. Namun, pengerjaan parit batas tersebut justru mendapat hambatan yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan.
Sebelumnya, upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah ditempuh melalui sejumlah pertemuan dan mediasi, termasuk bersama perwakilan humas PT MUP pada Kamis (8/5/2025). Dalam forum itu, Tarmizi meminta pengembalian lahan sekaligus membuka opsi kerja sama mengingat tanaman kelapa sawit sudah tumbuh di lokasi, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil.
"Sebelumnya kami juga telah membuat pengaduan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari pihak PT MUP. Berdasarkan informasi yang beredar, saat ini PT MUP diduga telah menyerahkan lahan milik klien kami itu kepada pihak lain yang tidak memiliki legalitas," bebernya.
Fery mengkhawatirkan pengalihan lahan kepada pihak ketiga berpotensi memicu konflik horizontal baru di tengah masyarakat Desa Sotol. Pihaknya tidak ingin warga kembali berhadapan dengan pihak lain yang diduga menerima penyerahan lahan tersebut.
Selain persoalan penguasaan fisik lahan, Tarmizi dan masyarakat juga menanggung kerugian materiil karena kehilangan hak atas hasil panen kebun kelapa sawit.
Berdasarkan hitungan tim kuasa hukum, kerugian dihitung sejak sertifikat terbit pada Desember 2023 hingga Agustus 2026 atau selama 32 bulan. Dengan asumsi produksi satu ton tandan buah segar per hektare setiap bulan, lahan seluas 122 hektare tersebut diperkirakan menghasilkan 3.904 ton sawit.
Mengacu pada asumsi harga jual Rp3.000 per kilogram, total kerugian materiil yang dialami pihak pelapor ditaksir mencapai Rp11,712 miliar.
"Oleh karena itu kami meminta Polda Riau segera memproses laporan tersebut. Dengan tagline Polri saat ini Polisi Bersama Masyarakat dan demi kepastian hukum, kami yakin Polda Riau akan bekerja secara profesional menangani perkara antara masyarakat dan korporasi ini," harapnya. ***