
SELATPANJANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mulai mengunci arah kebijakan pembangunan tahun 2027. Melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), proyeksi APBD murni 2027 disepakati mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Senin (16/11/2026).
Persetujuan ini menjadi salah satu tahapan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran bersama pemerintah daerah. Sebab, melalui dokumen KUA-PPAS, arah pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mulai ditetapkan sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Bagi DPRD, kesepakatan tersebut bukan sekadar menyelesaikan tahapan administrasi penganggaran. Lebih jauh, legislatif memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan anggaran yang dirancang pemerintah daerah tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Banggar DPRD dan TAPD Rampungkan Pembahasan
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., saat menyampaikan agenda rapat menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD bersama TAPD.
Pembahasan tersebut menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan kebijakan umum anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk memperhitungkan kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja pemerintah kabupaten.
Ardiansyah menjelaskan, pelaksanaan rapat paripurna mengacu pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selain itu, penandatanganan nota kesepakatan juga berpedoman pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 16 ayat (6), yang mengatur bahwa KUA dan PPAS yang telah memperoleh persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
Melalui mekanisme tersebut, hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD mendapatkan pengesahan dalam bentuk nota kesepakatan bersama yang selanjutnya menjadi acuan bagi tahapan penganggaran berikutnya.
Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp1,065 Triliun
Dalam hasil pembahasan KUA-PPAS, total proyeksi APBD murni Kabupaten Kepulauan Meranti 2027 mencapai Rp1.068.013.121.980.
Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980. Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000 atau Rp2,6 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp2,6 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nihil atau Rp0, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.
Komposisi tersebut masih merupakan proyeksi dalam dokumen KUA-PPAS. Angka-angka tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD sebelum dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi APBD melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
Besarnya ketergantungan pendapatan pada transfer juga menjadi salah satu gambaran kondisi fiskal daerah. Karena itu, optimalisasi PAD dan ketepatan menentukan prioritas belanja menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan.

DPRD dan Pemkab Fokus pada Tiga Prioritas Pembangunan
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa kebijakan anggaran 2027 harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program pembangunan yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung.
Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS telah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Arah kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.
Asmar menilai tahun anggaran 2027 memiliki posisi strategis untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemampuan daerah menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
Setidaknya ada tiga sektor utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran tersebut.
Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor pertanian dan komoditas unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Potensi ekonomi lokal dinilai perlu terus dikembangkan agar mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas peluang usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau, berkualitas, dan merata hingga ke wilayah kecamatan serta desa.
Ketiga, pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara berkelanjutan.
Ketiga prioritas tersebut nantinya perlu diterjemahkan oleh setiap OPD ke dalam kegiatan yang memiliki sasaran, indikator, dan hasil yang jelas.
Bupati Minta Anggaran Tepat Sasaran
Asmar menegaskan, penyusunan program pembangunan harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan APBD.
"Setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," tegas Asmar.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran selama proses pembahasan KUA-PPAS 2027.
Menurutnya, dinamika pembahasan, perbedaan pandangan, hingga berbagai masukan kritis yang disampaikan DPRD merupakan bagian dari proses demokrasi dan bentuk tanggung jawab bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Ia berharap hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat, terutama dalam memastikan kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
DPRD Masuki Tahapan Pengawalan RAPBD 2027
Setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, proses penganggaran belum selesai. Tahapan berikutnya adalah penyusunan RAPBD 2027 beserta nota keuangannya sebelum dibahas melalui mekanisme yang berlaku.
Bupati meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti hasil pembahasan KUA-PPAS secara cepat, cermat, dan terukur.
Setiap OPD diminta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.
Dokumen tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam penyusunan RAPBD 2027. Dengan demikian, program yang diusulkan setiap perangkat daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal yang tersedia.
Pada tahapan selanjutnya, DPRD kembali memiliki peran strategis untuk mencermati rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut menjadi kesempatan bagi legislatif untuk memastikan kesesuaian antara program, kebutuhan masyarakat, target pembangunan, dan alokasi anggaran.
Dengan demikian, pengawasan DPRD tidak hanya berhenti pada penandatanganan KUA-PPAS, tetapi berlanjut hingga pembahasan RAPBD dan pelaksanaan APBD nantinya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Ardiansyah dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala OPD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini, DPRD dan Pemkab Meranti diharapkan dapat menjaga konsistensi perencanaan hingga penetapan anggaran. Tantangan utamanya adalah memastikan proyeksi anggaran Rp1,068 triliun tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program prioritas yang tepat sasaran, memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti. (adv)