
SELATPANJANG – Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., meminta kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruh program tersebut harus disatukan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, terutama sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Khalid Ali menegaskan, keberadaan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dinilai menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan kontribusi dunia usaha bagi kemajuan daerah.
"Setelah forum ini dibentuk, kita berharap CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diarahkan untuk membantu pembangunan daerah. Kita fokuskan agar kontribusi perusahaan ini bisa dikumpulkan dan disinergikan untuk membangun Kabupaten Meranti," ujarnya.
Menurut Khalid, selama ini potensi kontribusi perusahaan perlu dikelola melalui koordinasi yang lebih terarah. Dengan adanya forum tersebut, program CSR diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan diselaraskan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selain persoalan pembangunan, Ketua DPRD Meranti itu juga menyoroti pentingnya keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat setempat, khususnya dalam penerimaan tenaga kerja.
Ia meminta perusahaan memberikan kesempatan lebih besar kepada putra-putri daerah untuk bekerja sesuai latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki.
"Untuk penerimaan tenaga kerja yang ada di perusahaan, tolong pikirkan anak daerah dulu, yang sesuai pengalaman dan kemampuan. Kapan lagi kita memperjuangkan kampung kita dengan adanya perusahaan," tegasnya.
Khalid berharap, keberadaan Forum TJSLP nantinya tidak hanya menjadi wadah koordinasi administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Bupati Asmar Minta Program CSR Tidak Tumpang Tindih
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menegaskan pembentukan Forum TJSLP harus mampu memperkuat hubungan pemerintah daerah dengan dunia usaha. Melalui forum tersebut, kontribusi perusahaan diharapkan lebih terencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Asmar saat memimpin rapat pembentukan Forum TJSLP di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026).
Ia mengapresiasi inisiatif Sekretaris Daerah beserta jajaran dalam mempersiapkan pembentukan forum tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan perusahaan diperlukan agar program tanggung jawab sosial dapat mendukung agenda pembangunan daerah.
"Melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini, saya berharap seluruh perusahaan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Program-program TJSLP hendaknya tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga menjadi investasi sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Asmar juga mengingatkan agar setiap program CSR memiliki sasaran yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dengan begitu, bantuan perusahaan tidak menumpuk pada satu sektor atau lokasi tertentu, sementara kebutuhan masyarakat lainnya belum tersentuh.
"Dengan adanya forum ini diharapkan semua program CSR memiliki arah yang jelas, tepat sasaran, menghindari tumpang tindih serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Asmar meminta koordinasi forum dilakukan secara rutin dengan melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan.
"Saya berharap rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dilaksanakan secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan atau enam bulan sekali," tegasnya.
Libatkan Perusahaan, Perguruan Tinggi hingga Masyarakat
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menjelaskan Forum TJSLP dirancang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
Struktur kepengurusan pokok forum meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota.
Sudandri mengatakan, keberadaan forum juga dimaksudkan agar perusahaan dapat mempersiapkan program CSR sejak awal dan menyesuaikannya dengan rencana kerja tahunan masing-masing. Dengan demikian, dukungan terhadap pembangunan daerah dapat direncanakan lebih matang, bukan sekadar dilakukan ketika ada permintaan bantuan.
"Melalui forum ini, kita berharap program tanggung jawab sosial perusahaan dapat direncanakan dengan baik dan diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah. Sehingga pelaksanaannya tidak bersifat mendadak, tetapi terukur dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," jelasnya.
Dalam rapat tersebut turut dibahas rancangan Keputusan Bupati tentang Forum dan Sekretariat TJSLP. Sejumlah tugas yang disiapkan antara lain membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan program TJSLP, menyelaraskan rencana kerja tahunan perusahaan dengan pembangunan daerah, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Pembahasan dilanjutkan dengan penyempurnaan struktur kepengurusan, keanggotaan, dan sekretariat sebelum ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Meranti.
Rapat tersebut turut dihadiri para asisten dan staf ahli Bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan perbankan, pimpinan perusahaan, perwakilan badan usaha milik daerah (BUMD), serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Dengan pembentukan forum ini, DPRD Meranti berharap potensi CSR perusahaan dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara maksimal. Tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. (adv)