
PEKANBARU – Ratusan warga dan tokoh adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat 3 Desa mendatangi kantor PT Agrinas Palma Nusantara di Pekanbaru guna menuntut hak pengelolaan kebun kelapa sawit sitaan negara di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Massa mendesak agar lahan perkebunan bekas kelolaan PT Sarindo Agri Lestari (SAL) tersebut dikerjasamakan langsung dengan penduduk setempat melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO).
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, warga menyatakan dukungan terhadap program penertiban kawasan hutan yang dijalankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, penduduk sekitar meminta dilibatkan secara langsung agar keberadaan kebun memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa.
Koordinator Umum Aksi, Darwin menjelaskan bahwa masyarakat setempat siap bermitra mengelola lahan perkebunan negara tersebut dibandingkan jika hak kelolanya jatuh ke tangan pihak luar.
"Kami mendukung pengelolaan kebun sitaan negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui pola kerja sama operasional. Namun, kami menuntut agar pengelolaannya diberikan kepada masyarakat Kepau Jaya," ungkapnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menuturkan bahwa dalam unjuk rasa yang berlangsung sehari sebelumnya pada Senin (16/11/2026), perwakilan massa sempat melakukan pertemuan mediasi bersama utusan PT Agrinas Palma Nusantara dan perusahaan mitra KSO. Namun, perundingan tersebut belum membuahkan kesepakatan karena perwakilan perusahaan yang hadir tidak memiliki kewenangan memutus tuntutan warga.
"Mediasi sudah dilakukan dengan perwakilan PT Agrinas dan perusahaan KSO, tetapi belum ada titik terang. Perwakilan yang hadir belum bisa mengambil keputusan," ujarnya.
Lantaran belum tercapai titik temu, kedua belah pihak sepakat menjadwalkan ulang pertemuan lanjutan pada Kamis (19/11/2026) mendatang di Kantor Regional RH3 PT Agrinas Palma Nusantara di Pekanbaru. Masyarakat berharap jajaran pengambil kebijakan di perusahaan pelat merah tersebut dapat hadir langsung dalam mediasi berikutnya.
Melalui pernyataan sikap resminya, Aliansi Masyarakat 3 Desa juga menyatakan menolak apabila pengelolaan KSO kebun eks PT Sarindo Agri Lestari diserahkan kepada pihak luar maupun kelompok yang tidak berkaitan dengan pemerintahan desa, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda setempat.
Warga menginginkan tata kelola perkebunan tersebut berjalan di bawah pengawasan bersama unsur desa dan pemuka adat lokal tanpa melibatkan pihak luar tanpa persetujuan masyarakat sekitar. ***