
PEKANBARU –Komisi II DPRD Kota Pekanbaru meminta pengawasan terhadap distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperketat. Pengawasan diperlukan untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan program beras pemerintah dengan memainkan harga maupun mengubah isi kemasan sehingga merugikan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, mengatakan keberadaan beras SPHP yang dijual melalui sejumlah warung merupakan langkah positif pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Meski demikian, distribusi beras tersebut harus tetap diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan Perum Bulog.
"Masyarakat tentu sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah ada bantuan beras murah, beras SPHP yang mungkin sudah tersedia di warung-warung dan dijual sesuai ketentuan Bulog. Ini tentu kita apresiasi, tetapi tetap perlu ada pengawasan," ujar Zainal kepada awak media di DPRD Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).
Ia mengatakan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan media. Menurutnya, seluruh pihak perlu ikut mengawasi agar beras yang disalurkan melalui program pemerintah benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Zainal mengingatkan adanya kemungkinan oknum tertentu memanfaatkan situasi dengan menjual beras SPHP di luar harga yang ditetapkan atau melakukan perubahan terhadap isi kemasan.
"Kalau ada yang terindikasi memainkan, misalnya menukar isi beras atau jenis berasnya, tolong diinformasikan kepada pihak-pihak berwajib agar tidak merugikan masyarakat," tegasnya.
Ia menilai, pengawasan menjadi semakin penting karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Praktik yang menyimpang dalam distribusi maupun penjualan beras subsidi dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Zainal juga menyambut baik kondisi ketersediaan beras nasional yang menurutnya semakin membaik. Ia menyebut pemerintah kini lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan beras dari produksi dalam negeri dibandingkan ketergantungan terhadap impor.
Karena itu, ia berharap ketersediaan stok yang dimiliki pemerintah dapat diikuti dengan distribusi yang tepat sasaran dan harga penjualan yang sesuai ketentuan.
Selain pengawasan distribusi beras SPHP, Zainal turut menyoroti rencana penyaluran barang-barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Menurutnya, keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat jalur distribusi kebutuhan pokok yang disubsidi pemerintah.
Ia menyambut baik rencana tersebut karena koperasi diharapkan menjadi salah satu saluran penyaluran barang bersubsidi, termasuk beras dan minyak goreng, sehingga distribusinya lebih terarah.
"Kita menyambut gembira kalau nanti Kopdes bisa beroperasi di setiap tempat. Tujuan pemerintah menyalurkan barang-barang subsidi ini melalui koperasi tentu kita dukung. Kita juga menunggu kapan koperasi ini mulai beroperasi," katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan dinas dan pihak terkait agar tetap melakukan pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi. Hal tersebut untuk mencegah adanya pihak yang mengambil keuntungan pribadi dengan memainkan harga maupun penyaluran barang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penjualan beras SPHP maupun komoditas bersubsidi lainnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan media dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. ***