
JAKARTA - Perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar Divisi Propam Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026). Sebelumnya, sidang serupa juga menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam perkara yang sama.
Sidang etik ini menjadi sorotan publik karena melibatkan jajaran perwira tinggi di lingkungan Markas Besar Polri atas dugaan pelanggaran berat terhadap kepala negara. Proses pemeriksaan di internal kepolisian pun membuat rekam jejak karier Eko Hadi kembali diperbincangkan masyarakat luas.
Sejak Oktober 2026, pria kelahiran Ambon, 5 Mei 1969 tersebut menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Posisi itu menugaskannya sebagai tenaga pendidik utama di lembaga pendidikan kepolisian tersebut.
Eko Hadi menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Taruna Nusantara (Tarnus) Magelang angkatan ke-4 pada 1996. Tiga tahun berselang, ia menamatkan pendidikan kepolisiannya sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999.
Perjalanan kariernya di kewilayahan mulai menonjol saat dipercaya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 2016. Tugas tersebut menempatkannya sebagai pimpinan satuan reserse kriminal di wilayah hukum Jakarta Selatan.
Dua tahun kemudian, tepat pada 2018, ia mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam jabatan itu, tanggung jawabnya berfokus pada pengamanan kawasan maritim serta pelabuhan nasional.
Memasuki 2020, Eko Hadi ditarik ke Mabes Polri untuk mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Pembinaan dan Operasional (Kabag Monev Robinopsnal) Bareskrim Polri. Penugasannya berlanjut pada 2022 saat ia masuk ke Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
Di lingkungan Divisi TIK Polri, ia mengemban jabatan sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II. Jabatan inilah yang mengantarkannya meraih promosi kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri, ia ditunjuk menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri sejak Maret 2025. Selama kurang lebih 1,5 tahun memimpin direktorat tersebut, ia menangani operasi pemberantasan narkotika tingkat pusat, termasuk pengungkapan jaringan di Aceh hingga keterlibatan oknum aparat.
Pada akhir Agustus 2026, Eko Hadi dimutasi dari jabatan Dirtipidnarkoba untuk menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri sekaligus naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi. Dua bulan setelahnya, ia digeser menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri sebelum akhirnya terseret dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. ***