
SIAK – Seluruh kegiatan lapangan dan perjanjian pengelolaan lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dihentikan sementara waktu. Kebijakan pembekuan atau status quo ini diambil Bupati Siak, Afni Zulkifli untuk meredam perselisihan antarwarga serta menjamin warga setempat memperoleh hak pengelolaan tanah negara secara adil.
Langkah tersebut diputuskan dalam pertemuan fasilitasi penyelesaian perselisihan antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026). Seluruh pihak diminta menahan diri hingga tim pemerintah menuntaskan pendataan, pemeriksaan, dan pengesahan bukti klaim penguasaan di lapangan.
Afni yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak menyatakan tidak boleh ada kegiatan baru maupun kerja sama lanjutan di atas lahan bermasalah sebelum status hukumnya jelas.
"Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan masyarakat kembali dirugikan," tegas Afni.
Menurutnya, penyelesaian sengketa tanah wajib mengacu pada bukti otentik, kondisi lapangan, dan aturan pertanahan yang berlaku. Pemerintah kabupaten menolak mengambil keputusan hanya berbekal klaim sepihak tanpa pemeriksaan menyeluruh.
"Kita ingin persoalan ini diselesaikan secara adil. Semua pihak harus diberi kesempatan menyampaikan bukti dan dasar penguasaannya. Pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum semuanya terang," ujarnya.
Perselisihan atas lahan 317 hektare itu dipicu tumpang tindih klaim penguasaan dan pengelolaan yang turut melibatkan pihak swasta. Dalam hasil pertemuan tersebut, lahan dimaksud ditegaskan sebagai tanah negara yang pemanfaatannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak (TFPK) akan turun ke lokasi guna mendata dan memverifikasi seluruh bentuk penguasaan tanah. Selama proses berjalan, kegiatan berdasarkan perjanjian antara Kelompok Tani Pandan Jaya dan PT Nusa Prima Manunggal (NPM) ikut dibekukan.
Kerja sama dengan perusahaan tersebut baru diizinkan berjalan kembali apabila pemeriksaan selesai dan hasilnya telah dimusyawarahkan bersama masyarakat Kampung Teluk Lanus melalui forum GTRA Kabupaten Siak. Ketentuan pembekuan ini juga mengikat seluruh perjanjian lain yang berkaitan dengan wilayah Teluk Lanus sampai terbit keputusan resmi.
Pembahasan di ruang rapat sempat berjalan panjang akibat perbedaan pandangan mengenai batas dan hak kelola di antara kelompok warga yang hadir. Namun, pertemuan akhirnya membuahkan empat butir kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama oleh seluruh perwakilan.
"Kita minta semua pihak menghormati kesepakatan ini. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri atau melakukan tindakan yang justru memperkeruh keadaan. Beri kesempatan tim bekerja, supaya penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas," katanya.
Selain meredam gesekan jangka pendek, Afni merancang skema penyatuan warga agar hasil pengelolaan sumber daya alam di kampung tersebut dapat dinikmati secara merata oleh penduduk setempat.
"Penyelesaian paripurnanya adalah seluruh KK yang ada di Teluk Lanus, wajib dimasukkan ke dalam satu wadah kelompok bersama. Sehingga apapun kedepannya, rakyat Teluk Lanus akan sejahtera dari kekayaan yang ada di sekitar mereka," tandasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Siak, Martin, Wakil Ketua II DPRD Siak, Laiskar Jaya, Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Setda Siak, Asrafli, Camat Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Lanus, perwakilan kedua kelompok tani, serta manajemen PT Nusa Prima Manunggal. Tahapan pendataan administratif dan faktual oleh tim lapangan kini menjadi dasar utama bagi GTRA dalam menetapkan keputusan akhir. ***