
PEKANBARU – Pencabutan izin kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tak hanya menyisakan persoalan lingkungan dan hukum. Keputusan pemerintah menghentikan aktivitas perusahaan di areal seluas 338.536 hektare itu juga berpotensi mengguncang rantai ekonomi yang selama ini bertumpu pada industri pulp di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Ekonom senior Universitas Riau (Unri), Dahlan Tampubolon, mendukung langkah pemerintah menegakkan hukum kehutanan. Namun, menurut dia, keputusan tersebut perlu diikuti perhitungan yang cermat terhadap dampak ekonomi daerah, terutama terhadap pekerja, kontraktor, pemasok kayu, hingga usaha masyarakat yang bergantung pada aktivitas industri tersebut.
"Ketegasan hukum perlu ditemani hitungan yang cermat," kata Dahlan kepada GoRiau, Sabtu, 21 November 2026 sore.
Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan itu membuat seluruh kegiatan di areal izin yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan tetap melekat pada perusahaan.
Dahlan menilai, alasan penegakan hukum yang disampaikan pemerintah memiliki dasar kuat. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melaporkan sejumlah pelanggaran, mulai dari kebakaran lahan gambut berulang, penguasaan kebun sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Persoalan tersebut, kata dia, tidak bisa dipandang semata sebagai kerusakan lingkungan. Dampaknya turut ditanggung masyarakat melalui gangguan kesehatan akibat asap, penurunan produktivitas, hingga hambatan transportasi. Dalam perspektif ekonomi, kondisi itu merupakan eksternalitas yang selama ini tidak sepenuhnya tercermin dalam biaya operasional perusahaan.
Prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle, yang berakar pada teori eksternalitas Arthur Cecil Pigou, menempatkan biaya kerusakan lingkungan pada pihak yang menimbulkan dampak. Menurut Dahlan, masyarakat dan pemerintah daerah selama ini turut menanggung beban akibat kerusakan lingkungan tersebut.
Namun, ia juga menyoroti luas areal yang terkena sanksi. Total pelanggaran yang disebut Satgas PKH mencapai 19.115,74 hektare. Luas itu sekitar 5,6 persen dari total 338.536 hektare areal izin yang dicabut. Sementara sekitar 94 persen sisanya belum dijelaskan secara terperinci dalam peta pelanggaran yang dibuka kepada publik.
Dahlan tidak menilai selisih tersebut otomatis membuat pencabutan izin menjadi tidak proporsional. Kebakaran gambut, misalnya, bisa menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas, sementara tanggung jawab pemegang izin terhadap kebakaran di areal kerjanya juga diatur dalam ketentuan kehutanan.
"Justru karena itu, peta pelanggaran per blok perlu dibuka," ujarnya.
Menurut Dahlan, keterbukaan diperlukan untuk memastikan keputusan pemerintah memenuhi prinsip kecermatan, kemanfaatan, dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal itu juga penting untuk memperkuat keputusan pemerintah apabila menghadapi sengketa hukum.
RAPP sendiri menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dan akan merespons melalui mekanisme yang sesuai. Satgas PKH juga menyatakan akan menelusuri struktur korporasi yang diduga berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal.
Di sisi lain, pencabutan izin tersebut berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku industri pulp. Kompleks industri terpadu APRIL di Pangkalan Kerinci pada 2025 dilaporkan menghasilkan sekitar 4,05 juta ton pulp dengan pengolahan lebih dari 15,5 juta ton serat kayu.
Berdasarkan rasio penggunaan kayu terhadap produksi pulp, kebutuhan bahan baku industri itu mencapai sekitar 3,83 ton kayu untuk setiap ton pulp. Pasokan berasal dari mitra pemasok jangka panjang, hutan tanaman milik APRIL, pasar terbuka, serta sebagian hutan rakyat.
Dahlan memperkirakan, jika seluruh pasokan hutan tanaman sendiri yang mencapai sekitar 5 juta ton berasal dari areal yang dicabut, maka pabrik berpotensi kehilangan bahan baku untuk memproduksi sekitar 1,3 juta ton pulp per tahun. Angka tersebut setara sekitar 32 persen dari produksi pulp tahunan.
Perhitungan itu masih berupa asumsi karena perusahaan belum merinci berapa bagian pasokan yang berasal dari areal RAPP yang dicabut pemerintah. Namun, penggantian bahan baku dalam jumlah besar juga bukan perkara mudah.
Riap rata-rata hutan tanaman APRIL di Sumatra disebut mencapai 23,1 ton per hektare per tahun. Dengan angka tersebut, kebutuhan untuk mengganti pasokan yang hilang diperkirakan memerlukan sekitar 215.000 hektare kebun produktif baru. Kebun itu pun tidak bisa langsung menghasilkan karena membutuhkan satu daur tanam sebelum dipanen.
Pilihan lain adalah memperbesar pembelian kayu dari pasar terbuka. Pasokan dari jalur tersebut saat ini diperkirakan sekitar 2,5 juta ton. Jika seluruh kekurangan harus ditutup melalui pasar terbuka, pembelian berpotensi meningkat hampir dua kali lipat dan mendorong kenaikan biaya kayu serta logistik.
Dahlan mengingatkan pencabutan PBPH tidak serta-merta berarti pabrik harus berhenti beroperasi. Namun, ketersediaan bahan baku tetap menjadi faktor penentu keberlangsungan produksi. Apabila penelusuran korporasi nantinya meluas ke mitra pemasok yang menyumbang sekitar separuh pasokan, dampaknya bisa lebih besar daripada perkiraan kehilangan 32 persen produksi.
Risiko itu kemudian menjalar ke ekonomi daerah. APRIL melaporkan memiliki 16.311 karyawan, termasuk karyawan mitra pemasok, serta lebih dari 24.700 pekerja tambahan. Secara keseluruhan, angka tersebut mencapai sekitar 41.000 orang, meskipun data itu merupakan angka tingkat grup dan tidak seluruhnya berada di Riau atau bekerja khusus untuk RAPP.
Perusahaan juga pernah merujuk studi yang memperkirakan sekitar 170.000 pekerjaan terdukung di Riau dan 300.000 secara nasional. Dahlan menilai angka tersebut perlu diuji lebih lanjut, terutama karena metodologi yang digunakan belum terbuka secara rinci.
Ia melihat industri pulp sebagai salah satu sektor basis yang menggerakkan kegiatan ekonomi lainnya. Produksi yang sebagian besar diekspor mendatangkan pendapatan dari luar daerah, kemudian mengalir ke perdagangan, jasa, katering, transportasi, hingga usaha kecil.
Dalam kerangka ekonomi basis yang dikembangkan Douglass North, sektor ekspor menjadi penggerak ekonomi wilayah. Sementara keterkaitan ke belakang atau backward linkage dalam pemikiran Albert Hirschman menjelaskan bagaimana industri inti memengaruhi sektor pendukung, seperti angkutan kayu, bengkel, pemasok, dan kontraktor.
Karena itu, kontraktor menjadi kelompok yang berpotensi paling rentan ketika aktivitas industri melambat. Mereka umumnya bergantung pada kontrak pekerjaan dan tidak selalu memiliki kepastian pendapatan jangka panjang.
APRIL memperkirakan sekitar 20 persen dari 250.000 penduduk Pangkalan Kerinci berkaitan dengan operasional perusahaan, atau sekitar 50.000 orang. Namun, Dahlan menilai angka tersebut perlu dicocokkan dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan agar dampak ekonomi dapat dihitung lebih akurat.
Kontribusi perusahaan terhadap ekonomi Riau juga perlu dibaca secara hati-hati. Klaim kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap PDRB Riau selama 2016-2025, misalnya, jika dirata-ratakan mencapai sekitar Rp35 triliun per tahun.
Nilai tersebut setara sekitar 2,9 persen dari PDRB Riau atas dasar harga berlaku pada 2025 yang mencapai Rp1.201,38 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan PDRB 2018 yang sebesar Rp755,27 triliun, porsinya mencapai sekitar 4,6 persen.
Dahlan menilai kontribusi itu memang signifikan, tetapi definisi kontribusi yang digunakan perusahaan perlu diperjelas. PDRB mengukur nilai tambah, sementara angka yang diklaim perusahaan belum diketahui apakah merupakan nilai tambah langsung atau dampak ekonomi total.
Di tengah ketergantungan tersebut, Riau juga menghadapi risiko konsentrasi ekonomi. Sektor industri pengolahan menyumbang 29,83 persen PDRB, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 28,19 persen. Kedua sektor itu menyumbang sekitar 58 persen ekonomi daerah.
RAPP berada pada dua mata rantai sekaligus, yakni hulu melalui hutan tanaman dan hilir melalui industri pulp. Karena itu, guncangan terhadap operasional perusahaan berpotensi menjalar ke dua sektor besar tersebut. Dampaknya terhadap kas daerah, termasuk bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan pajak, masih memerlukan perhitungan lebih lanjut.
Dahlan menyarankan pemerintah segera menentukan status tegakan akasia dan eukaliptus yang sudah ditanam di areal yang dicabut. Pemerintah perlu menjelaskan apakah tanaman tersebut boleh dipanen, oleh siapa, serta bagaimana hasilnya dikelola. Tanaman yang dibiarkan terlantar, menurut dia, berpotensi merugikan pekerja sekaligus menghambat pemulihan kawasan.
Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan juga perlu mendata kontraktor yang terdampak dan menyiapkan program padat karya. Restorasi gambut serta pemadaman kebakaran berbasis desa dapat menjadi alternatif kegiatan, dengan kontraktor terdampak diprioritaskan sebagai pelaksana.
Selain itu, pemerintah perlu menyimulasikan dampak fiskal dan pengganda ekonomi bersama BPS serta Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Langkah tersebut penting agar transisi pascapencabutan izin tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Satgas PKH, kata Dahlan, juga perlu membuka peta pelanggaran per blok dan rencana pengelolaan terhadap 338.536 hektare kawasan yang kembali dikuasai negara. Kawasan tersebut harus memiliki arah pengelolaan yang jelas, baik melalui restorasi gambut, perhutanan sosial, maupun pemanfaatan lain yang sesuai ketentuan.
Pencabutan izin, menurut Dahlan, bukan akhir dari persoalan. Konsesi kehutanan bukan hak milik, melainkan izin bersyarat atas aset negara. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari pemulihan lingkungan dan kemampuan daerah menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Ketegasan hukum, kata dia, seharusnya tidak berakhir dengan memindahkan beban kerusakan lingkungan kepada pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada industri. Hutan harus pulih, kebakaran berhenti, dan ekonomi Pelalawan tetap memiliki jalan untuk bertahan. ***