
TELUK KUANTAN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Desi Guswita, SE MM membantah tudingan memindai tanda tangan Ketua DPRD Kuantan Singingi, Juprizal untuk penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas. Ia menyatakan seluruh dokumen keberangkatannya ke Kota Malang dan Kabupaten Malang diproses secara resmi melalui Sekretariat Dewan (Sekwan) berdasarkan arahan pimpinan dewan tersebut.
Persoalan ini bermula saat Desi mengajukan permohonan perjalanan dinas dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bapemperda guna menggali referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR). Namun, pengajuan resmi tersebut tidak diakomodasi, sementara pada tanggal yang sama anggota dewan lainnya justru mendapatkan fasilitas perjalanan.
Merasa memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai wakil rakyat, Desi menghubungi Juprizal melalui sambungan telepon untuk meminta kepastian. Setelah sempat terlibat perdebatan mengenai perbedaan perlakuan tersebut, pimpinan dewan akhirnya memberikan lampu hijau agar berkasnya diproses.
"Saya bertanya langsung kepada beliau, sebenarnya Bapak mau memfasilitasi saya atau tidak? Karena saya melihat anggota lain pada tanggal yang sama difasilitasi, sementara permohonan saya yang diajukan secara resmi justru tidak diakomodasi. Memang terjadi perdebatan saat itu. Namun, akhirnya beliau menyampaikan, 'Mintalah kepada Sekwan, nanti saya tanda tangani.' Itu yang beliau sampaikan kepada saya," ungkap Desi.
Berbekal arahan tersebut, ia berkoordinasi dengan Sekwan hingga staf Sekretariat DPRD menerbitkan SPT secara resmi. Ia pun mempertanyakan munculnya tudingan pemindaian tanda tangan serta mengklaim hingga kini biaya perjalanan yang memakai dana pribadinya belum diganti.
"Jadi, bagaimana mungkin sekarang muncul tuduhan bahwa saya men-scan tanda tangan beliau? Saya tidak pernah melakukan itu. Saya meminta melalui prosedur yang diarahkan oleh Ketua DPRD sendiri. Kalau sekarang beliau menyangkal atau tidak mengakui proses tersebut, silakan periksa seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan SPT. Jangan hanya membangun tuduhan terhadap saya," tegasnya.
Seluruh rangkaian agenda konsultasi di Malang telah ia rampungkan beserta bukti pendukung mulai dari SPT, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tiket pesawat, bukti pengeluaran, hingga rekaman komunikasi. Ia menilai pengabaian penggantian dana pribadi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi dirinya.
Selain persoalan keberangkatan ke Malang, Desi juga menyoroti pembatalan sepihak atas undangan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2026 di Jakarta pada Senin (23/11/2026). Padahal, sebelumnya pihak Sekwan menyatakan kesiapan memproses SPT dan tiket pesawat sudah terlanjur dibeli.
Keberangkatan ke Jakarta itu mendadak dibatalkan atas instruksi pimpinan DPRD dengan alasan anggota Badan Anggaran (Banggar) wajib mengikuti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Saya mempertanyakan, mengapa undangan resmi dari kementerian yang ditujukan kepada Ketua Bapemperda justru dibatalkan secara sepihak? Ini kegiatan terkait produk hukum daerah, yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Bapemperda. Mengapa tugas kelembagaan seperti ini justru tidak diberikan ruang?" keluhnya.
Menyikapi ancaman langkah hukum terkait tudingan pemindaian tanda tangan, Desi menyatakan tidak gentar dan siap membuka seluruh bukti di hadapan aparat penegak hukum. Ia sekaligus meminta kejelasan mekanisme pelaporan atas kerugian finansial yang ditanggungnya selama menjalankan tugas kelembagaan.
"Kalau Ketua DPRD merasa tuduhannya benar dan ingin membawa persoalan ini ke jalur hukum, saya siap. Justru saya menantang agar semuanya dibuka. Periksa SPT-nya, periksa proses penerbitannya, periksa komunikasi kami, dan mintai keterangan pihak Sekretariat DPRD. Saya tidak pernah men-scan tanda tangan beliau," tandasnya.
Lebih jauh, Desi mengingatkan bahwa jabatan pimpinan dewan tidak sepatutnya digunakan untuk membatasi ruang gerak anggota legislatif yang bersikap kritis. Menurutnya, setiap anggota dewan memiliki mandat yang setara dari pemilih untuk memperjuangkan regulasi demi kepentingan masyarakat Kuantan Singingi.
"Jangan menggunakan kekuasaan untuk menekan orang yang berbeda pandangan. Saya melihat ada pola perlakuan yang tidak adil terhadap saya. Saya tidak akan diam ketika hak dan tugas kelembagaan saya diperlakukan seperti ini. Yang saya perjuangkan bukan kepentingan pribadi semata, tetapi juga produk hukum daerah yang nantinya dibutuhkan masyarakat Kuantan Singingi," pungkasnya. ***