
PEKANBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Riau membenahi cara pengelolaan data pembangunan daerah. Langkah ini ditempuh agar informasi yang dihimpun setiap instansi pemerintah memiliki standar baku, akurat, dan bisa dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Riau, Dr Asep Riyadi dalam kegiatan Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).
Asep menjelaskan, sistem pengelolaan data daerah yang baik dalam kerangka Satu Data Indonesia bertumpu pada pembagian tugas yang jelas antarinstansi. Dalam skema ini, BPS berperan sebagai pembina data statistik, organisasi perangkat daerah bertugas memproduksi data lapangan, sementara instansi wali data mengelola serta menyatukan seluruh informasi tersebut.
"Data bukan sekadar angka, melainkan fondasi pengambilan keputusan," ujar Asep.
Untuk menjaga kualitas pengelolaan data secara terus-menerus, ia memaparkan empat siklus utama yang perlu dijalankan pemerintah daerah. Siklus tersebut dimulai dari pengukuran tingkat kematangan sistem melalui EPSS, pengajuan rekomendasi kegiatan pendataan lewat aplikasi Romantik, pendampingan teknis oleh BPS kepada wali data, produsen data, dan Forum Satu Data, hingga penyebarluasan informasi melalui buku publikasi yang terstandar.
Menurut Asep, penilaian penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah tidak dirancang hanya untuk mengejar angka skor tertinggi, melainkan untuk memperbaiki sistem kerja pencatatan data di birokrasi.
"EPSS bukan sekadar mengejar nilai indeks, tetapi mendorong perbaikan tata kelola statistik secara berkelanjutan," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut ke depan, BPS Provinsi Riau merumuskan empat langkah kerja bersama yang wajib dijalankan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Langkah pertama, pemerintah daerah diminta menerjemahkan laporan hasil evaluasi tahun 2026 menjadi rencana kerja nyata dengan memprioritaskan perbaikan pada indikator penilaian yang nilainya masih rendah.
Langkah kedua, menertibkan pengajuan izin rekomendasi kegiatan pendataan melalui sistem Romantik sebelum survei atau pengumpulan data dijalankan, lengkap dengan rincian informasi teknis, variabel, serta indikator pengukurannya.
Langkah ketiga, menyusun laporan publikasi data daerah yang memenuhi standar dengan menyajikan catatan angka beruntun minimal selama empat tahun terakhir, terbagi per wilayah kabupaten dan kota, serta dilengkapi ulasan analisis yang mudah dipahami.
Langkah keempat, mempererat kerja sama Satu Data melalui pengaktifan Forum Satu Data, optimalisasi tugas instansi wali data, serta pendampingan rutin dari jajaran BPS kabupaten dan kota selaku pembina statistik di daerah. ***