SIAK – Masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Siak segera menikmati akses transportasi darat yang lebih layak melalui kucuran dana pemerintah pusat senilai Rp65 miliar pada tahun 2026. Anggaran yang bersumber dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tersebut dialokasikan untuk membangun konstruksi jalan beton di wilayah pedesaan dan jalur penghubung antarkecamatan.

Keterbatasan kapasitas fiskal atau ruang gerak anggaran daerah tidak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menghentikan pembangunan infrastruktur dasar. Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, MSi mengarahkan jajarannya untuk mencari alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga lobi anggaran ke kementerian terkait.

Pada tahun anggaran 2026, koordinasi Pemkab Siak bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau membuahkan alokasi pembangunan jalan rigid beton pada ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan yang menghubungkan Perawang menuju Kecamatan Sungai Mandau. Tahap awal pengerjaan mencakup panjang sekitar 1,1 kilometer dengan nilai anggaran Rp15 miliar.

Pembangunan pada jalur penghubung tersebut kembali berlanjut pada akhir tahun ini dengan tambahan konstruksi beton sepanjang 3,5 kilometer. Pengerjaannya dibagi menjadi dua segmen, masing-masing sepanjang 1,8 kilometer senilai Rp25,67 miliar dan 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar.

"Artinya dalam setahun ini saja, Alhamdulillah kita dapat mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Siak," ungkap Afni.

Selain dana pusat, Pemkab Siak memaksimalkan pemanfaatan DBH Sawit untuk memperbaiki akses jalan kabupaten secara bertahap. Pengerjaan tersebut menyasar peningkatan jalan hampir 1 kilometer pada ruas Siak–Tumang sebagai kelanjutan proyek tahun sebelumnya, ruas Sawit Permai–Teluk Merbau di Kecamatan Dayun, serta jalan poros Dusun Lubuk Miyam di wilayah Koto Gasib.

"Tekanan fiskal yang terjadi tak membuat kita menyerah. Anggaran yang ada dari DBH Sawit dimanfaatkan semaksimal mungkin, salah satunya melanjutkan peningkatan jalan hampir 1 kilometer di ruas Siak-Tumang. Ini melanjutkan pengerjaan tahun lalu dengan panjang yang hampir sama," tuturnya.

Dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, total peningkatan jalan kabupaten yang dibiayai melalui DBH Sawit tercatat mencapai sekitar 6,577 kilometer. Sementara melalui skema kemitraan CSR bersama pihak swasta, perbaikan infrastruktur telah menyentuh sekitar 30 kilometer jalan kabupaten, ditambah pemeliharaan rutin sepanjang 152,30 kilometer yang didanai langsung oleh APBD dalam setahun terakhir.

Di sektor jalan nasional, Pemkab Siak bersama BPJN Riau turut mengawal penanganan titik rawan banjir di kawasan Simpang Obor, jalur lintas Siak–Tanjung Buton. Untuk mengatasi genangan air yang kerap menghambat mobilitas warga dan angkutan barang, pemerintah merencanakan pembangunan jembatan kaki seribu mulai tahun depan menggunakan pembiayaan APBN.

Meski berbagai skema pendanaan telah berjalan, kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak masih tersisa lebih dari 130 kilometer. Afni menjelaskan, percepatan pembangunan di wilayah pelosok masih terkendala oleh belum dibayarkannya hak daerah dari DBH sumber daya alam oleh pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp460 miliar.

"Sebenarnya, jika hak Kabupaten Siak dari DBH Sumber Daya Alam yang masih terutang oleh pusat dibayar, Insyaallah akan banyak sekali jalan-jalan di pelosok Kabupaten Siak bisa terbangun. Kami terus berjuang agar pusat membayarkannya," tegasnya.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak tersebut meminta masyarakat di wilayah yang belum tersentuh perbaikan agar tetap bersabar sembari pemerintah daerah terus mengupayakan sumber pembiayaan lainnya.

"Kami masih akan terus memperjuangkan ruas-ruas jalan kabupaten lainnya melalui segala sumber. Mohon bersabar dan mohon doanya," pungkas Afni. ***