
TELUKKUANTAN – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Solehudin membantah pernyataan Desi Guswita yang mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan Program Pembentukan (Propem) Perda tahun 2027. Justru, Desi yang menjabat sebagai Ketua Bapemperda, melarang anggota untuk hadir pada rapat tersebut.
"Salah Bu Desi itu. Dia mengaku tidak dilibatkan, itu salah. Rapat ini dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026) lalu, awalnya diagendakan pukul 09.00 WIB, tapi diundur pukul 14.00 WIB, karena bersamaan dengan rapat Banggar. Nah, perubahan ini sudah saya sampaikan ke dia," kata Solehudin kepada GoRiau.com, Sabtu (21/11/2026) di Telukkuantan.
Rapat tersebut, lanjut Solehudin, dihadiri oleh lima orang dari tujuh orang anggota. Termasuk yang tidak hadir adalah Desi Guswita. Karena kuorum, Bapemperda melaksanakan rapat kesepakatan Propem Perda.
"Saat itu, para anggota menyampaikan ke saya, bahwa mereka dikontak sama Bu Desi, dimana mereka dilarang hadir," kata Solehudin.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa ada 12 Ranperda yang masuk Propem Perda tahun 2027, terdiri atas tiga protap, delapan non protap dan satu inisiatif.
"Kita tahu, anggaran terbatas, sementara biaya untuk satu Ranperda ini sangat besar. Makanya kita usulkan satu Ranperda inisiatif. Kita realistis saja. Disepakatilah 12 Ranperda masuk Propem Perda 2027," kata Solehudin.
Usai kesepakatan antara Bapemperda dan Pemkab Kuansing, mekanisme selanjutnya adalah penetapan Propem Perda melalui sidang paripurna. Sidang paripurna dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026). Pada hari itu, DPRD Kuansing mengagendakan tiga sidang paripurna yang dimulai pada pukul 11.00 WIB. Pada sidang paripurna pertama, Desi Guswita tidak hadir. Dia baru hadir pada sidang paripurna kedua dengan agenda penetapan Propem Perda 2027.
"Karena dia hadir, saya minta sekretariat untuk komunikasi ke dia, terkait siapa yang akan menyampaikan hasil pembahasan. Saat itulah, dia menambah tiga Ranperda inisiatif dan jelas tidak sesuai mekanisme. Makanya saya interupsi, karena tidak sesuai musyawarah," papar Solehudin.
Pada tahun 2026, ada 17 Ranperda yang masuk dalam Propem Perda. Menurut Solehudin, dari 17 Ranperda itu, sudah disahkan sebanyak dua Perda dan dua lainnya masih berproses. Adapun Perda yang disahkan yakni LPj Bupati Kuansing dan APBD-P 2026. Kemudian, Ranperda yang masih berproses yakni SOTK dan APBD 2027.
"Selain anggaran yang tidak ada, komunikasi Bu Desi ini tidak bagus, baik ke sesama anggota maupun pimpinan. Dia tidak mau menerima saran dan masukan, apa yang menurut dia saja, walaupun itu salah. Sehingga, Bapemperda ini tidak maksimal," kata Solehudin.
Adapun 12 Ranperda yang Masuk Propem Perda 2027 yakni:
1. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026
2. Ranperda Perubahan APBD Tahun 2027
3. Ranperda APBD Tahun 2028
4. Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuansing
6. Ranperda Tentang fasilitas pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Kuansing
7. Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang penataan dan pemerintahan desa
8. Ranperda Tentang Penanggulangan Bencana di Kuansing
9. Ranperda tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
10. Ranperda pengelolaan barang milik daerah
11. Ranperda tentang pengelolaan sampah
12. Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.***