PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menempati peringkat lima nasional untuk kategori pemerintah provinsi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Capaian tersebut diraih setelah Pemprov Riau mengantongi nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,65 dengan predikat Sangat Baik.

Pengumuman prestasi pengelolaan data pembangunan ini disampaikan dalam kegiatan Apresiasi Hasil EPSS dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).

Selain capaian tingkat provinsi, BPS Provinsi Riau turut mengumumkan tiga pemerintah kabupaten dan kota dengan nilai pengelolaan data sektoral tertinggi di wilayah Riau sepanjang tahun 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai menduduki posisi pertama dengan nilai IPS 3,21 (predikat Baik), diikuti Pemkot Pekanbaru di urutan kedua dengan nilai 3,18 (predikat Baik), serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu pada peringkat ketiga dengan nilai 3,06 (predikat Baik).

Kepala BPS Provinsi Riau, Dr Asep Riyadi mengapresiasi jajaran pemerintah daerah atas upaya mereka menyusun basis data pembangunan yang akurat dan terukur.

"Selamat kepada penerima Anugerah EPSS 2026. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi," ujarnya.

Asep menjelaskan, pencapaian ini merupakan hasil kerja sama antara BPS selaku pembina data, organisasi perangkat daerah sebagai produsen data, dan instansi wali data dalam kerangka Satu Data Indonesia.

"Statistik berkualitas adalah hasil kolaborasi, bukan kerja satu institusi," tuturnya.

Dalam forum tersebut, penghargaan juga diserahkan kepada tiga daerah yang mencatatkan kenaikan skor IPS tertinggi sepanjang periode 2024 hingga 2026. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Pelalawan dengan peningkatan 0,68 poin, Kabupaten Indragiri Hilir naik 0,63 poin, serta Kabupaten Bengkalis yang bertambah 0,60 poin.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak. Keduanya dinilai berhasil menuntaskan 100 persen verifikasi lapangan atau ground check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tahun 2026 di tingkat Provinsi Riau.

Asep mendorong seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau agar menjadikan data statistik sebagai landasan utama dalam merumuskan program dan kebijakan publik ke depan.

"Semoga capaian ini dapat mendorong pemda-pemda di Riau untuk terus memperkuat sinergi dan memanfaatkan data statistik dalam pengambilan kebijakan pembangunan," tandasnya. ***