PEKANBARU – Barisan Tampar Marsipagodangan (BTM) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan melalui pencabutan izin PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Ketua BTM, Muhammad Rustam, SH, menilai langkah tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan kewenangan negara dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam.

"Kami mendukung langkah pemerintah. Penegakan hukum dan penertiban kawasan hutan harus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kepentingan korporasi yang mengesampingkan kewenangan negara," tegas Rustam saat dihubungi via telepon, Sabtu (21/11/2026).

Namun, ia mengingatkan bahwa penertiban kawasan hutan tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan ekonomi, khususnya nasib ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas RAPP.

Pemerintah Jamin Operasional Berjalan, BTM Minta Bukti Nyata

BTM menyoroti pernyataan Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita LH Simanjuntak, pada 21 November 2026, yang menyatakan operasional RAPP tetap berjalan seperti biasa dan tidak akan ada PHK. Pemerintah juga menyiapkan skema keberlanjutan operasional melalui BUMN dan BUMD.

Rustam menyambut baik kepastian tersebut. Namun, ia meminta pemerintah tidak berhenti pada pernyataan.

"Kami mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan jaminan. Tetapi jangan cuma janji. Harus ada kepastian nyata bahwa seluruh pekerja tetap bekerja, gaji dibayarkan tepat waktu, hak normatif dipenuhi, dan tidak ada PHK terselubung," tegasnya.

Menurut Rustam, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme pengelolaan setelah pencabutan izin, siapa yang bertanggung jawab terhadap operasional, serta bagaimana status dan keberlanjutan hubungan kerja karyawan.

Jangan Korbankan Ribuan Keluarga Pekerja

Dampak ekonomi RAPP tidak hanya dirasakan karyawan perusahaan, tetapi juga kontraktor, pemasok, sektor transportasi, UMKM, dan masyarakat sekitar.

Estimasi studi dampak ekonomi sebelumnya menyebut aktivitas Grup APRIL mendukung lebih dari 41.000 pekerja langsung dan sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau.

"Di balik angka tersebut ada ribuan keluarga yang menggantungkan kehidupan. Ada biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan masa depan keluarga. Jangan sampai pekerja menjadi korban dari persoalan perizinan perusahaan," ujarnya.

BTM meminta pemerintah memberikan perlindungan konkret kepada pekerja dan seluruh pihak yang terdampak, termasuk memastikan keberlangsungan usaha mitra lokal.

Dukung Negara, Selamatkan Hutan, Lindungi Rakyat

BTM menegaskan dukungannya terhadap penertiban kawasan hutan oleh negara. Namun, pengambilalihan penguasaan kawasan harus diikuti tata kelola yang transparan, pemulihan lingkungan, serta manfaat nyata bagi masyarakat Riau.

"Jangan sampai hutan berhasil dikembalikan kepada negara, tetapi masyarakat kehilangan sumber penghidupan. Negara harus hadir untuk memastikan kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab dan masyarakat Riau mendapatkan manfaatnya," kata Rustam.

Ia menegaskan, BTM tidak menolak penegakan hukum terhadap perusahaan. Sebaliknya, BTM mendukung agar setiap pelanggaran yang terbukti ditindak sesuai aturan.

"Prinsip kami jelas: negara harus berdaulat, hukum harus ditegakkan, hutan harus diselamatkan, tetapi pekerja jangan dikorbankan. Pemerintah sudah menyatakan tidak ada PHK dan operasional tetap berjalan. Sekarang yang dibutuhkan adalah pembuktian melalui kebijakan nyata, bukan sekadar janji. Ribuan pekerja dan keluarganya menunggu kepastian," tutup Muhammad Rustam, SH. ***