PEKANBARU – Ketepatan pencatatan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) menentukan apakah subsidi pengobatan dari negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan yang berhak. Kesalahan kecil dalam pendataan di lapangan berisiko membuat warga kurang mampu kehilangan akses layanan medis saat sakit.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Dr Asep Riyadi dalam kegiatan Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).

Asep menjelaskan, kekeliruan petugas saat mencatat kondisi sosial ekonomi warga di lapangan memiliki konsekuensi langsung terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.

"Satu data yang keliru bisa berarti satu warga kehilangan haknya," tegasnya.

Untuk mencegah bantuan salah sasaran, pemerintah menjalankan pengecekan langsung ke rumah-rumah warga atau ground check PBI-JK 2026 guna memastikan kondisi riil keluarga penerima manfaat. Selain mengamankan hak berobat warga, hasil pembaruan data ini turut memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan bersama berbagai program bantuan sosial sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Kegiatan pemutakhiran data tersebut sekaligus memperlihatkan kerja sama lintas instansi antara pemerintah pusat dan daerah yang melibatkan jajaran BPS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta dinas sosial di tingkat kabupaten dan kota.

Dalam forum tersebut, BPS Provinsi Riau menyerahkan apresiasi kepada Tim Pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak. Keduanya dinilai berhasil menuntaskan 100 persen pengecekan lapangan PBI-JK 2026 tingkat Provinsi Riau.

Asep berharap pengalaman dari penertiban data bantuan kesehatan ini menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengelola data sektoral masing-masing, mulai dari tahap survei hingga penerbitan laporan publikasi.

"Kualitas data di setiap OPD, mulai dari pendataan, rekomendasi Romantik, hingga publikasi, menentukan apakah kebijakan benar-benar sampai kepada yang berhak. Semoga hal ini dapat terus ditingkatkan," pungkasnya. ***