TELUK KUANTAN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Desi Guswita, SE MM membeberkan kronologi di balik peristiwa dirinya diminta meninggalkan ruang sidang paripurna oleh Ketua DPRD Kuantan Singingi, Juprizal. Kejadian tersebut dipicu perbedaan sikap mengenai mekanisme pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, pengambilalihan pimpinan rapat alat kelengkapan dewan, serta nasib tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga setempat.

Perselisihan internal di lembaga legislatif itu bermula dari agenda rapat Bapemperda pada Jumat (13/11/2026) yang waktunya bertepatan dengan pembahasan internal Badan Anggaran (Banggar). Selain jadwalnya berbenturan, undangan rapat pembentukan regulasi tersebut diketahui tidak tercantum dalam agenda resmi Badan Musyawarah (Banmus).

Melihat ketidaksesuaian prosedur dan belum adanya kejelasan alokasi anggaran penyusunan peraturan daerah, Desi saat itu meminta anggota Bapemperda menunda pembahasan agar lembaga tidak sekadar menjadi pengesah administratif.

"Saya menyampaikan kepada anggota Bapemperda, jangan dilanjutkan dulu rapatnya. Pertama, jadwalnya tidak ada dalam agenda Banmus. Kedua, persoalan anggaran pembentukan Perda juga belum jelas. Ini harus diperjelas terlebih dahulu. Jangan sampai Bapemperda hanya dijadikan stempel, sementara birokrasi dan pelaksanaan kegiatan terus mengikuti kemauan pimpinan tanpa kejelasan anggaran dan mekanisme," tegasnya.

Namun, rapat tersebut ternyata tetap dijalankan dan dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dirinya. Ia baru mengetahui hasil pertemuan itu setelah staf sekretariat mengirimkan dokumen laporan melalui pesan singkat dan langsung menjadwalkannya ke tingkat paripurna.

"Saya tidak mengetahui proses pembahasannya, tidak mengetahui siapa yang menyepakati Ranperda prioritas, tidak mengetahui secara utuh notulen dan berita acaranya. Tiba-tiba laporan sudah dikirim kepada saya dan kemudian dibawa ke paripurna. Pertanyaannya, siapa yang menyepakati prioritas itu? Siapa yang menandatangani hasil pembahasannya? Sementara saya sebagai Ketua Bapemperda tidak mengetahui proses tersebut," tanyanya.

Menjelang sidang paripurna berlangsung, Desi sebenarnya telah menyiapkan materi interupsi serta surat keberatan tertulis. Meski demikian, ia memilih menahan diri dan meminta laporan Bapemperda direvisi guna memasukkan tiga draf peraturan inisiatif dewan ke dalam daftar prioritas.

Ketiga regulasi yang diperjuangkan tersebut meliputi Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) guna memastikan kontribusi dunia usaha terhadap kesejahteraan warga, Ranperda tentang Perlindungan Buruh untuk menjamin hak pekerja lokal, serta Ranperda tentang Penggunaan Jalan Kabupaten oleh Perusahaan agar aktivitas angkutan korporasi tidak merusak infrastruktur umum.

"Saya sebenarnya sudah menyiapkan interupsi dan surat keberatan. Tetapi saya masih memberikan ruang penyelesaian. Saya meminta agar tiga Ranperda inisiatif DPRD dimasukkan sebagai prioritas. Saya tidak ingin kegaduhan terus yang dikedepankan, karena ada kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, setelah laporan dibacakan di hadapan forum paripurna, perdebatan justru kembali mencuat terkait penyesuaian anggaran dan penentuan skala prioritas rancangan aturan. Kondisi itu membuat Desi menyampaikan keberatan langsung di dalam ruang sidang hingga berujung pada perintah agar dirinya keluar dari ruangan.

"Saya tidak datang untuk membuat keributan. Saya mempertanyakan proses yang menurut saya tidak transparan dan tidak melibatkan saya sebagai Ketua Bapemperda. Tetapi ketika saya menyampaikan keberatan, justru saya diminta keluar dari ruang sidang. Apakah menyampaikan keberatan dalam forum resmi DPRD sekarang dianggap sebagai kesalahan?" ujarnya.

Lebih jauh, ia mempertanyakan munculnya hambatan terhadap pengesahan tiga rancangan regulasi yang mengatur kewajiban korporasi di wilayah Kuantan Singingi. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui alasan di balik tertundanya aturan yang menyangkut perlindungan pekerja dan pemeliharaan jalan daerah tersebut.

"Kalau Perda CSR, perlindungan buruh, dan penggunaan jalan kabupaten oleh perusahaan ini dilaksanakan, siapa sebenarnya yang dirugikan? Kepentingan siapa yang terganggu? Apakah ada kepentingan oknum tertentu yang merasa terusik dengan lahirnya regulasi ini? Saya kira masyarakat berhak mengetahui mengapa Ranperda yang menyangkut kepentingan publik justru menjadi persoalan," tambahnya.

Desi menegaskan bahwa iklim investasi dan ruang berusaha bagi perusahaan tetap harus dijaga, namun aktivitas operasional mereka wajib berjalan selaras dengan aturan perlindungan lingkungan, pekerja, dan fasilitas publik.

"Jangan sampai karena persoalan internal DPRD, kepentingan masyarakat justru dikorbankan. Saya tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi. Saya ingin ada aturan yang jelas tentang tanggung jawab perusahaan, perlindungan buruh, dan penggunaan jalan kabupaten oleh perusahaan. Kalau ada yang keberatan dengan perjuangan ini, silakan jelaskan secara terbuka. Jangan justru anggota yang mempertanyakan malah diusir dari ruang paripurna," pungkasnya. ***