TELUKKUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tetap menganggarkan belanja untuk instansi vertikal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2027. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melarang pemerintah daerah, karena instansi vertikal sudah dibiayai oleh APBN dan memicu konflik kepentingan.

R-APBD Kuansing 2027 senilai Rp1,2 triliun lebih. Dari nominal ini, hanya Rp104 miliar untuk belanja modal. Selebihnya dipergunakan untuk belanja operasi. Kendati anggaran belanja modal sangat sedikit, Pemda Kuansing tetap memberikan untuk instansi vertikal.

Tetkait kondisi ini, Pj Sekda Kuansing, Muradi menyatakan bahwa belanja untuk instansi vertikal masuk prioritas dalam R-APBD 2027. Salah satunya adalah operasional Dandim yang telah diresmikan.

"Kita memang lebih fokus ke operasional Dandim. Dandim sudah diresmikan, secara struktur juga sudah dilantik. Operasional Dandim ini menjadi prioritas kita," kata Muradi kepada GoRiau.com, Jumat (20/11/2026) di Gedung DPRD Kuansing.

Muradi mengaku tidak mengingat angka pasti besaran belanja modal untuk instansi vertikal. Dia menegaskan bahwa Pemda Kuansing ingin mempercepat operasional Dandim, sehingga Forkopimda menjadi lengkap.

"Kita takut, nanti sudah operasi, tapi anggaran TNI tak ada, makanya Pemda yang memberikan dukungan," kata Muradi.

Berkaitan dengan larangan KPK dan arahan dari Mendagri melalui Permendagri nomor 17 tahun 2026, Muradi menegaskan penganggaran belanja instansi vertikal sudah berpedoman kepada regulasi yang ada.

"Tentunya, kita menganggarkan sesuai regulasi yang ada," kata Muradi.

Untuk diketahui, saat ini DPRD Kuansing masih membahas R-APBD Kuansing 2027 senilai Rp1,2 triliun. Dari dana tersebut, digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp958,3 miliar, belanja modal Rp104 miliar, belanja tidak terduga Rp7,1 miliar serta belanja transfer Rp162,2 miliar.***